AST-Aris Nahkodai Pemkab Majene, Bupati: Ibarat Siswa Nakal Pasti Diberi Hukuman

KILASSULAWESI.COM, MAJENE– Bupati dan Wakil Bupati Majene,  HA Achmad Syukri dan Arismunandar resmi dilantik oleh Gubernur Sulbar, HM Ali Baal Masdar berlangsung di Rujab Gubernur Sulbar Mamuju,  Minggu 27 Juni 2021. Usai dilantik keduanya pun memastikan akan segera fokus bekerja. Terutama untuk menuaikan sejumlah janji politik saat kampanye.

Termasuk sejumlah program unggulan yang diantaranya,  pengendalian harga-harga kebutuhan pokok,  perlluasan lapangan pekerjaan,  pembangunan infrasttruktur yang merata dan berwawasan lingkungan,  pembangunan ekonomi yang bertumpu pada strategi dan potensi lokal serta percepatan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Hanya saja,  dibalik dari itu bupati dan wabup belum bekerja sudah banyak pejabat di daerah ini baik eselon II maupun eselon III sudah mulai cari-cari muka (CCM).  Itu terlihat sejumlah pejabat tersebut yang sebelumnya tidak mendukung, serta ada juga istilah abu-abu. Pejabat itu sengaja memasang status ucapan selamat pelantikan secara gratis di WA maupun facebook.

Padahal,  sebelumnya AST dan Aris sudah berkeras akan memberikan pelajaran atau hukuman bagi pejabat yang tidak mendukung tersebut. Terlebih lagi bagi pejabat yang sengaja menggerakan massa atau ASN lingkup Pemkab Majene.  “Ibarat  pada sebuah sekolah dalam satu ruang kelas ada siswa yang nakal pasti diberikan hukuman. Nantilah sadar dan kembali berkelakuan baik baru akan dipertimbangkan,” kata Bupati A.  Achmad Syukri.

Demikian juga bagi pejabat yang bermaksud pindah ke intsansi lain seperti di perguruan tinggi,  baik STAIN maupun Unsulbar.  Artinya,  kalau sebelumnya sudah resmi bermohon  untuk pindah,  namun lantaran  di tempat tujuan tidak diakomodir dan ingin kembali,  maka itu pasti berisiko.

“Pejabat seperti itu pasti kami langsung nonjobkan.  Sebab,  kami tidak pernah perintahkan sebelumnya untuk pindah. Jadi sebaiknya harus pikirkan lebih matang sebelum berbuat, ” tegasnya.

Diketahui pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan (SK)  Menteri Dalam Negeri RI,  nomor 131.76.1789 tahun 2021 tertanda,  Muhammad Tito Karnavian tanggal 18 Juni 2021, tentang perubahan kedua atas keputusan Mendagri nomor 131.76.326 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2021 di kabupaten pada Provinsi Sulbar. (edy/B)