PANGKEP– Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), H Muhammad Lutfi Hanafi, kembali menegaskan komitmennya terhadap perbaikan fasilitas publik dengan turun langsung meninjau Pasar Segeri, Kecamatan Segeri, Kamis, 13 Agustus 2026.
Dalam kunjungan menindaklanjuti penyampaian tokoh masyarakat itu, ia menyaksikan kondisi pasar yang memprihatinkan bangunan rapuh, saluran air tersumbat, bau tak sedap, tata letak lapak sempit, serta lingkungan yang kurang terawat.
Sebagai Ketua Komisi II sekaligus anggota Badan Anggaran DPRD Pangkep, Lutfi Hanafi mengakui bahwa pihaknya berkolaborasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) untuk menyikapi keluhan masyarakat Segeri. “Banyak yang perlu diperbaiki, termasuk lantai pasar,” bebernya.
Ia menegaskan akan mengupayakan pembahasan dalam pelaksanaan anggaran perubahan. Jika tidak bisa direalisasikan tahun ini, maka akan diperjuangkan dalam APBD 2027 agar pembenahan Pasar Segeri benar-benar terwujud.
Tidak hanya Pasar Segeri, Lutfi juga menyinggung kondisi Pasar Bonto-Bonto di Kecamatan Marang yang menurutnya tampak kumuh dan tidak layak. Ia menekankan bahwa pasar-pasar tradisional adalah wajah Pangkep yang mencerminkan kualitas tata kelola daerah.
“Ini menjadi wajah Pangkep, itu sangat perlu perhatian. Termasuk ruko-ruko di wilayah perbatasan Pangkep-Maros. Memang sangat perlu diperbaiki, dicat agar tak terlihat kumuh,” tegasnya.
Seluruh temuan lapangan akan dibawa ke sidang DPRD untuk dibahas bersama pemerintah daerah. Lutfi menekankan perlunya dukungan anggaran yang tepat guna agar pasar-pasar rakyat di Pangkep bisa direvitalisasi menjadi pusat ekonomi yang bersih, aman, tertib, dan nyaman.
Sambil menunggu pembenahan menyeluruh, Lutfi mengajak pengelola pasar dan pedagang untuk menjaga kebersihan serta ketertiban bersama. Menurutnya, langkah sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya dan menata lapak dengan rapi bisa menjadi awal menciptakan suasana pasar yang lebih manusiawi.
Kondisi pasar rakyat di Segeri dan Marang menjadi cermin lemahnya perhatian pemerintah terhadap fasilitas publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Pasar bukan sekadar ruang transaksi, melainkan simbol keberlangsungan ekonomi lokal. Jika dibiarkan, kerusakan fasilitas akan memperlambat perputaran ekonomi dan menekan kesejahteraan pedagang kecil.
