PAREPARE,KILASSULAWESI.COM– Masyarakat memberikan laporan ke Komisi II DPRD terkait bantuan kepada nelayan yang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan nelayan. Menyikapi aduan itu, Komisi II DPRD Parepare memanggil Dinas Pertanian Kelautan, dan Perikanan (PKP) Kota Parepare untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang rapat komisi II, Selasa 29 Juni 2021.
Mewakili warga nelayan, Sappe menuturkan, nelayan sangat menginginkan bantuan yang diberikan sesuai dengan yang dibutuhkan. Menurutnya, jika terdapat bantuan yang tidak sesuai, masyarakat tukar tambah. “Jadi jangan asal-asalan, kami betul-betul berharap peningkatan ekonomi pendapatan. Ada temuan, bahwa nelayan jika pergi melaut, jaraknya dari pesisir pantai hingga ke tempat tujuan 80 mil. Namun bantuan yang datang pemanfaatannya hanya menjangkau di pinggir saja. Bantuan yang keluar tidak sesuai dengan bantuan dan pembagiannya ditiap kelompok. Ada yang tukar tambah,”jelasnya.
Kepala Dinas PKP Kota Parepare, Wildana menerangkan, hal tersebut hanya misscommunication. Setelah dijelaskan, kata dia, semuanya telah selesai. Ia akui momen tersebut dipandang perlu dalam memberikan penjelasan terkait dinas PKP. Hasil dari rapat, dikatakan akan ditindak lanjuti, dan telah mendapatkan saran dari komisi II untuk mensosialisasikan bantuan terhadap kelompok penggunaannya.
“Setelah dijelaskan tadi alhamdulillah sudah clear sudah selesai. Tadi mengenai terdapat ada yang tidak sesuai, itu hanya misscomunikasi saja di lapangan, setelah kami jelaskan tadi alhamdulillah sudah clear. Jika ada masalah, sebaiknya datang ke kantor kami lebih dahulu dalam hal mendapatkan penjelasan. Nanti apabila mereka merasa tidak puas, mereka bisa ke komisi II,” terangnya.
Ketua Komisi II Kota Parepare, Kamaluddin Kadir mengatakan, telah memberikan solusi terkait bantuan yang diterima oleh masyarakat tidak sesuai kebutuhan hingga tidak bermanfaat. Yakni dengan mendata lebih awal kebutuhan masyarkat, sehingga Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat perlu dapat tersesuaikan. Sehingga bantuan keluar sesuai DAK dan menu yang keluar dari kememtrian sesuai usulan dari masyarakat.(ade)
