JAKARTA, KILASSULAWESI– Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad mewanti-wanti agar proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung tidak membebani APBN lagi. Proyek yang di awal menelan biaya 84 triliun rupiah, kini membengkak menjadi 114 triliun rupiah.
Alih-alih APBN, Kamrussamad menyarankan Presiden Jokowi menunjuk menteri investasi, Bahlil Lahadalia, untuk mengatasi bengkaknya pembiayaan. “Pertama, skema proyek ini sifatnya B to B (busieness to business). Bahkan di awal perencanaan, proyek ini tidak akan pakai APBN sedikitpun,”kata Kamrussamad.
Sehingga, kalau saat ini biaya kereta api cepat Jakarta Bandung bengkak, selesaikan secara B to B juga. Ini prinsip formalnya. “Kedua, prioritas APBN tahun ini harus konsisten menjaga ekonomi kita dari guncangan inflasi akibat kenaikan suku bunga the Fed, dan ancaman krisis pangan dan energi sebagai dampak dari konflik geopolitik Ukraina-Rusia. Sehingga, APBN 2022 didesain sebagai penyangga dari guncangan-guncangan tersebut berupa alokasi subsidi kepada masyarakat,”ungkapnya.
Lagi pula, tahun 2021, APBN juga sudah suntik 43 triliun untuk proyek kereta api cepat ini. Masa sekarang minta lagi. BUMN jangan manja. Agar tidak bebani APBN, Presiden Jokowi bisa menunjuk menteri investasi dan kepala BKPM, untuk mengatasi bengkaknya proyek ini. “Kalau mekanismenya B to B dan profitable, investor semestinya banyak yang tertarik,”tutup pria kelahiran Pangkep tersebut.(*)
