JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat langkah menuju swasembada dan ketahanan energi nasional, sekaligus mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM).
Hal tersebut disampaikan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Selasa (05/05/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Bahlil melaporkan sejumlah perkembangan strategis, termasuk dinamika harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) serta rencana penataan izin pertambangan mineral dan batubara (minerba).
“Pertemuan ini membahas perkembangan harga crude terhadap ICP, serta penataan tambang ke depan yang harus mengedepankan kepemilikan negara sesuai amanat Pasal 33,” ujar Bahlil.
Ia menegaskan, pemerintah akan melakukan penataan menyeluruh terhadap izin pertambangan, baik yang sudah berjalan maupun yang akan diterbitkan. Langkah ini bertujuan agar porsi pendapatan negara dari sektor minerba dapat lebih optimal.
Menurutnya, skema pengelolaan yang selama ini diterapkan di sektor minyak dan gas bumi (migas), seperti cost recovery dan gross split, akan menjadi acuan untuk diterapkan dalam pengelolaan tambang melalui kerja sama dengan pihak swasta.
“Kita ingin tetap menggunakan sistem konsesi, tetapi dengan pendekatan yang mampu meningkatkan porsi pendapatan negara agar lebih besar dan seimbang,” tegasnya.
Selain penataan sektor tambang, pemerintah juga tengah mengkaji strategi substitusi energi dengan mengganti Liquefied Petroleum Gas (LPG) menjadi Compressed Natural Gas (CNG) untuk kebutuhan masyarakat.
Bahlil menyebutkan, penggunaan CNG berpotensi lebih efisien dengan harga sekitar 30 persen lebih murah dibandingkan LPG. Hal ini dimungkinkan karena sumber gas dan industrinya tersedia di dalam negeri, sehingga mampu menekan biaya impor dan distribusi.
“Gas kita tersedia di dalam negeri dan infrastrukturnya juga bisa dikembangkan secara lokal. Ini membuat biaya transportasi jauh lebih rendah dan lebih efisien,” jelasnya.
Lebih jauh, kebijakan ini diproyeksikan mampu menghemat devisa negara hingga Rp130 triliun serta mengurangi beban subsidi energi. Namun demikian, pemerintah masih melakukan uji coba teknis, khususnya terkait penggunaan tabung CNG yang memiliki tekanan tinggi hingga 250 bar.
Uji coba tersebut mencakup modifikasi tabung LPG 3 kilogram agar aman digunakan untuk CNG. Hasil kajian teknis ini ditargetkan rampung dalam dua hingga tiga bulan ke depan.
Dengan berbagai langkah strategis ini, pemerintah berharap ketahanan energi nasional semakin kuat sekaligus memberikan kontribusi maksimal terhadap penerimaan negara.(*)
