MAROS, KILASSULAWESI – Hujan selama tujuh hari berturut-turut mengguyur Kabupaten Maros, telah mengakibatkan banjir diberbagai titik cukup parah dan merendam pemukiman masyarakat, sawah dan tambak, sehingga berdampak pada kerugian besar yang dialami oleh masyarakat.
Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bumi Mentari, Ilham Lahiya mengalisa penyebab terjadinya banjir itu karena adanya bentangan jalur rel kereta api seperti yang berada di Desa Borikamase dan Borimasunggu, Kecamatan Maros Baru, Maros.
“Kuat dugaan kami, sebelum ada yang namanya rel kereta api di Maros genangan air sangat cepat surut dan tak pernah terjadi banjir separah ini. Setelah kita melihat faktanya berbeda sirkulasi air yang hanya berputar di titik tertentu seperti yang terjadi di Desa Borikamase dan Borimasunggu,”kata Ilham Lahiya.
Ilham Lahiya juga meminta dan menantang seluruh anggota DPRD Maros agar sekiranya turun secara langsung kelapangan. Hal ini mesti dilakukan karena dinilai itu sudah menjadi fungsi dan pengawasan yang sudah menjadi tugas pokok sebagai wakil rakyat.
“Memang ini proyek Nasional, namun bukan berarti anggota legislatif Maros tutup mata dan seakan melakukan pembiaran yang mungkin dapat merugikan masyarakat. Harusnya anggota DPRD Maros memikirkan itu semua, sehingga melahirkan sebuah solusi dari dampak dan penyebab banjir yang terjadi saat ini,”kata Ilham Lahiya saat ditemui di warkop Kopi Pagi Turikale, Maros.
Seharusnya Pemerintah dan DPRD harus memperketat pengawasan soal dampak lingkungan terhadap proyek-proyek Nasional yang masuk ke Maros, salah satunya rel kereta api.
“Kami curiga ini pembangunan rel kereta api tidak mengantongi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) ini bisa di buktikan atas dampak yang di timbulkan,”kata Ilham Lahiya Sabtu, (18/02/2023).
Lalu Ilham meminta dan mendesak Pemerintah Daerah dan DPRD Maros memanggil KA Balai rel kereta api untuk menunjukan dokumen AMDAL.
“Pemerintah dan DPRD Maros harusnya selama proses pembangunan Rel ini mesti selalu berkordinasi dengan Balai, jika fungsi pengawasan anggota dewan digunakan dengan baik pasti kondisi seperti ini bisa diminimalisir, sehingga pembangunan proyek Nasional ini tidak berdampak buruk terhadap masyarakat sekitar,”kata Ilham Lahiya.
Sebelumnya masyarakat kecewa dengan DPRD Maros, saat kondisi Daerahnya dilanda banjir tapi mereka malah pergi ke Bali untuk Bimtek.
Bahkan sebagian warga mengatakan sejak 6 hari lalu belum ada bantuan, harusnya Anggota DPRD ini mengawasi kerja OPD yang bersangkutan, apa masyakat yang terkena banjir ini sudah tersentuh semua bantuan atau belum.(*)
