La Poluz Ogy Bangkit Menantang Haluan Takdir

KAHARUDDIN BIN MARJAENI ALIAS LA POLUZ OGY diapit empat kuasa hukum dari YLBH Sunan

Selama hidup dialam dunia ini, maka jangan pernah mimpi keadilan akan datang dengan sendirinya seperti “air hujuan turun dari langit”. Leluhur kita dahulu untuk terlepas dari belunggu penjajahan yang tidak berperikemanusian dan tidak berkeadilan, jangankan harta dikorban, hidup terluntah-luntahpun dihutan belantara yang tak bertuan, mereka rela, bahkan  nyawapun dipertaruhkan.

Jadi janganlah pernah heran bila diberbagai pelosok nusantara ini, jejak- jejak perjuangan dan tulang belulang para pejuang berserakan dimana- mana. Kamis tanggal 15 Juni 2023, Kaharuddin Bin Marjaeni Alias La Poluz Ogy bangkit menunjukkan dirinya sebagai pejuang keadilan dengan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) sebagai bentuk perjuangan upaya hukum luar biasa untuk menentang ketidak-adilan.

Bacaan Lainnya

Bila kita pertautkan perkara Kaharuddin Marjaeni yang dilaporkan oleh saksi SURIANI dkk yang mendapat surat kuasa dari Wali Kota Parepare, dengan perkara Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang memiliki kekuasaan dan pengaruh  yang cukup besar di negara ini. Jangankah sepuluh kuasa hukum bisa mewakili beliau untuk melaporkan Ashari Ashar dan Fatia, bahkan sekalipun jumlahnya seratus, bukanlah hal yang sulit baginya.

Oleh: M Nasir Dollo SH MH
(Ketua Umum YLBH SUNAN/ Ketua LBH NU Parepare/Ketua LBH STAI DDI Pangkep)

 

Sekalipun Menko Marves tidak berlatarbelakng hukum, tetapi sangat memahami hukum dan taat hukum, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.31/PUU-XIII/2015 yang membatalakan pasal 319 KUHP sepanjang frasa “kecuali berdasarkan pasal 316 KUHP”. Sehingga tindak pidana pencemaran nama baik haruslah korban yang bersangkutan yang mengadukan sendiri, tanpa dapat diwakili oleh siapapun juga. Maka demi menjunjungi tinggi hukum dan menjaga kehormatannya sebagai pejabat yang bermartabat, Menko Marves sendiri yang datang mengadukan Ashari Ashar dan Fatia di Polda Metro Jaya.

Menko Marves tentu menjaga kehormatan dan martabatnya sebagai pejabat, dan tak sudih dicap sebagai pejabat yang tidak mengetahui hukum dan tidak taat hukum alias arogan.
Adapun alasan hukum Kaharuddin Marjaeni Alias La Poluz Ogy  mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) sebagai perwujudan tekad mengubah haluan takdir untuk mencari keadilan, yaitu :

Putusan Mahkamah Konstitusi No.31/PUU-XIII/2015 yang membatalakan pasal 319 KUHP sepanjang frasa “kecuali berdasarkan pasal 316 KUHP”. Sehingga tindak pidana pencemaran nama baik haruslah korban yang bersangkutan yang mengadukan sendiri, tanpa dapat diwakili oleh siapapun juga. Sedangkan perkara yang menyandera Kaharuddin Marjaeni Alias La Poluz Ogy bukan walikota Parepare yang melapokan/mengadukan melainkan Suriani dkk.

Pasal 314 ayat (3) KUHP jika perkara yang dituduhkan dalam proses penuntutan, maka penuntutan tindak pidana pencemaran nama baik harus ditunda sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Ironisnya pada waktu itu proses penuntutan perkara korupsi Dinkes Rp. 6,3 Milyar juga bergulir, sedangkan tuduhan dalam Surat Pernyataan yang diposting Kaharuddin Marjaeni Alias La poluz Ogy, yang menyatakan walikota Parepare memerintahkan dokter Muh.Yamin dkk menyerahkan uang kepada H. Hamzah sebanyak 1,5 Milyar adalah bagian dari korupsi Dinkes Parepare yang merugikan keuangan Negara 6,3 Milyar tersebut.

Putusan Mahkamah Agung No.2299.K/Pid.Sus/2021 tanggal 1 Septembar 2021 menyatakan dengan terang dan jelas bahwa walikota Parepare memerintahkan dokter Muh. Yamin menyerahkan uang kebeberapa orang, salah satunya menyerahkan uang kepada H. Hamzah sebanyak Rp. 1,5 Milyar. Berarti tuduhan yang termuat dalam Surat Peryataan yang dibuat dokter Muh.Yamin dkk adalah benar, dan bukan berita bohong. Maka secara hukum tidak ada unsur tindak pidana pencemaran baik.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.2299,K/Pid.Sus/2021 tanggal 1 September 2021 menyatakan dengan terang dan jelas bahwa walikota Parepare memerintahkan dokter Muh. Yamin menyerahkan uang kebeberapa orang, salah satunya menyerahkan uang kepada H. Hamzah sebanyak Rp. 1,5 Milyar.

Putusan Mahkamah Agung. Hal  tersebut mengandung 3 makna, sebagai berikut :

1. Walikota Parepare terbukti telah memerintahkan dokter Muh. Yamin menyerahkan uang kepada H. Hamzah sebanyak Rp. 1,5 milyar.

2. Walikota Parepare mengetahui dan menyadari bahwa perintah yang diberikan kepada dokter Muh,Yamin adalah bertentangan dengan hukum.

3. Walikota Parepare mengetahui dan menyadari bahwa memang dirinya yang memerintahkan dokter Muh.Yamin menyerahkan uang kepada H. Hamzah sebanyak 1,5 Milyar. Maka hal ini tentu menimbulakan pertanyaan mendasar apakah motif dan tujuan walikota memberikan surat kuasa kepada Suriani dkk untuk melapokan Kaharuddin Marjaeni Alias La Poluz Ogy sebagai terduga pelaku tindak pidana pencemaran nama baik.

Maka berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan teka- teki yang masih penuh misteri akan menjadi kajian hukum  yang menarik bagi Tim Hukum YLBH SUNAN. Terdiri atas Rahmat S. Lulung SH, Rusdi Juraid SH, Akbar Manurung SH dan Abd Rahman SH yang mendampingi Kaharuddin Marjaeni dalam mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali (PK).

Ada pun hal yang akan menjadi bahan kajian hukum selanjutnya antara lain :

1. Dugaan tindak pidana pengaduan palsu yang diatur dalam pasal 317 KUHP

2. Dugaan tindak pidana  menghalang- halangi penyidikan yang diatur pada pasal 21 Undang- Undang No.31 Tahun 1999 Jo. UU. No.20 Tahun 2001.

3. Dugaan memberikan keterangan palsu (pasal 242 KUHP).

4. Bagaimana mungkin orang yang secara terang dan jelas dinyatakan sebagai aktor intelektua korupsi Dinkes Parepare Rp 6,3 Miliar berdasarkan Putusan Mahkamah Agung, sampai hari ini tidak terjerat hukum.

5. Pengajuan tuntutan ganti rugi menanti putusan Peninjauan Kembali. Materi kajian hukum selanjutnya diatas , biarlah waktu yang akan membuktikan.(*)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *