Anggaran Diskominfo Parepare Diduga Ladang Korupsi, Ini Penyebabnya

Ist. Penulis bersama dua wartawan senior di Kota Parepare

PAREPARE, KILASSULAWESI– Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Parepare yang berkisar Rp 9,3 miliar untuk membiayai program publikasi selama setahun kian dipertanyakan. Terlebih anggaran tersebut dikabarkan sudah habis jelang akhir jabatan Wali Kota di bulan Oktober 2023. Bukan hanya itu, parahnya anggaran tersebut diduga kuat menjadi ladang korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Ketua LSM Laskar Indonesia Kota Parepare, Sofyan Muhammad menuturkan kondisi yang terjadi selama ini. Bahkan, lanjut Sofyan, dari informasi yang diperoleh diketahui media-media yang melakukan kerjasama itu sebahagian besar merupakan media dari luar dan sebahagian lagi milik oknum ASN.

Bacaan Lainnya

Akibatnya, sebahagian besar media lokal di anak tirikan dengan mengandeng media dari luar Kota Parepare, yang kapasitas dan kualitasnya sama. Parahnya, kerjasama dengan media tersebut tercium aroma korupsi dan kolusinya, dimana kerjasama tiap media dipatok fee berkedok ucapan terima kasih.

Untuk pemuatan berita pun terseleksi dan diatur sedemikian rupa yang dibuat tim dari Diskominfo. ” Kondisi itu terjadi sejak Tahun 2021, dimana anak mantu dari mantan Wali Kota Parepare berperan besar akan kondisi tersebut. Dan mampu bertahan hingga hari ini,”bebernya.

Disamping miliaran dana publikasi yang patut dipertanyakan, dana beberapa program komunikasi informasi belum diketahui besaran anggaran dan manfaatnya. “Besaran kerjasama tiap media antara Rp 2,5 juta hingga Rp 10 juta perbulan. Itu tergantung medianya,” jelasnya.

Dari anggaran belanja yang cukup besar mencapai Rp 16,5 miliar tak sebanding dengan anggaran PAD yang diperolehnya hanya sekitar Rp 240 juta setahun. Selain itu, nilai anggaran perjalanan dinasnya pun tak kalah besarnya yang mencapai Rp 2,4 miliar setahun.

“Pemerintah melalui Diskominfo perlu melakukan pertemuan dengan para pemilik media lokal yang ada di Kota Parepare. Dan jika pola-pola kerjasama selama ini dipertahankan, tanpa dilakukan evaluasi ulang diyakini bakal terjadi konflik, kerawanan korupsi dan penyalahgunaan APBD yang berujung keranah hukum, ini harus disikapi secara bijak dan luas karena tidak untuk kepentingan tertentu saja,”bebernya.

Media, lanjut Sofyan, adalah wadah penyampaian informasi ke masyarakat. Akan tetapi atas keterlibatan dari apa anak mantu dari Wali Kota Parepare
Diskominfo selama ini, dinilainya sengaja membuat perpecahan antar wartawan dan pemilik media. Hal itu dibuktikan melalui persyaratan meloloskan media, dinilainya belum memiliki dasar hukum yang kuat.

Ia pun dengan tegas mengatakan, Diskominfo tidak transparan dalam menentukan kerjasama media, baik cetak, online maupun elektronik. “Kondisi ini patut segera diperbaiki, jangan ada lagi istilah pemecah seperti kelompok istana atau  istilah lainnya,”tutupnya.

Dari data sesuai penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2023. Diskominfo Kota Parepare memiliki anggaran kurang lebih sebesar Rp 16,5 miliar. Nilai tersebut untuk membiayai lima program kerja dalam setahun.

Program tersebut diantaranya, untuk belanja program pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang mencapai Rp 9,3 miliar. Disusul anggaran program penunjang urusan pemerintah kota yang mencapai Rp 4,7 miliar.

Selanjutnya, program pengelolaan aplikasi informatika yang mencapai Rp 2,4 miliar, dimana salah satu anggaran pengelolaan nama domain dilingkup pemerintah kota nilainya mencapai Rp 1,6 miliar, serta beberapa perencanaan anggaran program lainnya yang nilainya ratusan juta.(*)

 

 

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *