JAKARTA – Langkah tegas Badan Gizi Nasional (BGN) kembali mengguncang pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Lembaga yang dipimpin Sudaryono akrab disapa Mas Dar mencopot 137 Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah Indonesia.
Pencopotan ini bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan bentuk disiplin keras terhadap pelanggaran yang mencederai integritas program. Dari jumlah tersebut, 49 kepala dapur dicopot di Jawa Barat, 26 di Lampung, 11 di Jawa Timur, 10 di Sumatera Utara, 10 di Banten, dan 5 di Jawa Tengah.
Mas Dar menegaskan, keputusan ini diambil setelah evaluasi menemukan rekam jejak pelanggaran disiplin, mulai dari kasus keracunan hingga indikasi penyimpangan keuangan.
“Kami zero toleran terhadap keracunan, zero toleran terhadap tindakan korupsi, hengki pengki, ngentik uang, dan lain-lain. Trust is good, but control is better,” tegasnya, Senin, 3 Agustus 2026, seusai Rapat Pimpinan di Kantor BGN.
Langkah pencopotan ini menjadi bagian dari strategi besar BGN dalam memperkuat tata kelola dapur MBG. Selain menindak pelanggaran, BGN tengah mengembangkan sistem pengawasan digital yang memungkinkan seluruh proses operasional dipantau secara sistematis.
Transparansi juga diperkuat melalui penyediaan informasi menu harian yang dapat diakses orang tua, guru, sekolah, dan pemerintah daerah. “Orang tua harus tahu anaknya diberi menu makan apa oleh negara hari ini, kemarin, esok, dan rencananya apa,” ujar Mas Dar.
Tak berhenti di sana, BGN menyiapkan portal pengaduan sebagai kanal resmi bagi mitra maupun Kepala SPPG. Portal ini menjadi ruang bagi pemangku kepentingan menyampaikan kendala operasional secara cepat, transparan, dan objektif.
Kepala SPPG yang bertugas di dapur tidak standar juga diberi hak mengajukan perbaikan fasilitas atau bahkan perpindahan dapur demi menjaga higienitas dan keamanan pangan.
Kehadiran portal pengaduan bukan sekadar memperketat pengawasan, melainkan instrumen perbaikan tata kelola yang membuka ruang dialog. Dengan begitu, BGN berharap setiap masalah dapat diselesaikan bersama, bukan ditutup-tutupi.
Pencopotan 137 kepala dapur menjadi sinyal keras bahwa era kompromi terhadap pelanggaran sudah berakhir, digantikan oleh komitmen penuh terhadap kualitas, integritas, dan keselamatan publik.
