Parepare Surplus Keuangan Rp 5 Miliar di TA 2023, Kamaluddin Kadir: Berasal dari DBH

Anggota DPRD Kota Parepare, DR Kamaluddin Kadir

PAREPARE, KILASSULAWESI– Isu defisit anggaran yang terjadi karena perencanaan keuangan yang keliru dilingkup Pemerintah Kota Parepare masih menjadi pembicaraan hangat, terlebih diduga anggaran devisi itu mencapai nilai ratusan miliar. Anggota DPRD Kota Parepare, DR Kamaluddin Kadir menyebut jika tahun anggaran 2023, Pemerintah Kota Parepare tak mengalami defisit. Bahkan suplus keuangan sebesar kurang lebih Rp 5 miliar.

Hal itu mengacu pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yang mencatat berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah dearah (LKPD) tahun 2023, pemerintah kota (Pemkot) Parepard mengalami defisit anggaran Rp 51 miliar.

Bacaan Lainnya

“Iya audit BPK kita devisit Rp51 miliar, tahun lalu cuma sekitar Rp 44 miliar dan telah selesai. Tahun 2023, itu hanya Rp 51 miliar, tapi jika dilihat dari piutang dana bagi hasil (DBH) daerah serta bantuan dana provinsi itu besarannya Rp 56 miliar. Maka kita masih surplus sekitar Rp 5 miliar,”ujar Ketua Harian DPC Partai Gerindra Kota Parepare tersebut.

Namun, lanjut Kamaluddin, yang ingin digenjot ke pemerintah kota agar DBH serta dana bantuan provinsi untuk segera diurus. “Harapan terbesar kita agar provinsi segera menyelesaikannya, karena jika itu tidak turun akan menjadi beban bagi pemerintah kota,”katanya.

Maka diharapkan Rp 56 miliar yang sudah dalam bentuk SK Gubernur Sulsel, dan sudah menjadi kewajiban sesuai peraturan menteri dalam negeri (Permendagri). Akan tetapi, menjadi sebuah pertanyaan juga karena Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan mengalami defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebanyak Rp1,5 triliun.

“Maka tak ada jalan lain kondisi ini akan disingkronkan dulu antara APBD TA 2023 dengan APBD perubahan, yang disingkronkan pula dengan APBD TA 2024, agar semuanya bisa tuntas,”tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Parepare, Prasetyo Catur K menuturkan, Pemkot Parepare juga memiliki piutang dari Pemerintah Provinsi Sulsel senilai Rp58 miliar. Namun, akan dibayarkan sedikit demi sedikit oleh Pemprov Sulsel kepada Pemkot Parepare.

“Jadi piutang yang tercatat oleh kami itu, sebesar Rp58 miliar. Rp58 miliar itu, adalah piutang Pemerintah Provinsi Sulsel kepada Pemkot Parepare. Yang saat ini dibayar bertahap oleh Pemprov Sulsel,”ujarnya disalah satu laman media siber.

Terpisah, salah satu pimpinan Komisi A DPRD Sulsel, H Irwan menuturkan, jika Pemprov Sulsel sudah mengucurkan dana bagi hasil bagi sejumlah daerah. “Besarannya itu mencapai Rp500 miliar dan sudah terbayarkan,”katanya.

Terkait adanya piutang yang dinantikan pemerintah kota (Pemkot) Parepare, dirinya belum mengetahui apakah sudah terselesaikan, karena untuk dana bagi hasil sepengetahuannya telah dibayarkan. (*)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *