Waspada!!! Politik Balas Budi di KPU

Dalam kehidupan ini yang paling sulit adalah jika kita berhutang budi dengan seseorang, karena hutang budi seperti kata pribahasa, “Hutang Emas Dapat Dibayar, Namun Jika Hutang Budi Dibawa Sampai Mati”.

Catatan: Redaksi

Bacaan Lainnya

Dari pribahasa tersebut memang benar benar digunakan oleh orang orang yang berkepentingan dalam memenuhi hasrat ketamakan pribadi. Sebagian dari mereka menganggap bahwa hal tersebut adalah kesempatan, sementara yang dibantu sudah terlanjur memiliki hutang budi juga tidak dapat menolak permintaan orang yang telah memberinya jasa.

Maka apa yang terjadi?, pastinya akan banyak masalah yang timbul dalam melaksanakan tugas dan amanah pelayanan terhadap masyarakat. Hal ini pun berlaku bagi para komisioner KPU yang sejak pendaftaran hingga terpilih diterpa isu-isu adanya campur tangan para petinggi partai politik dengan kepentingan mereka di Pemilu 2024.

Bahayanya atas politik balas budi tersebut karena bisa menganggu sikap netralitas komisioner KPU sebagai panitia penyelenggara. Dan fenomena tersebut sudah pernah terjadi, hingga pemecatan secara tidak terhormat dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Pemilu sebelumnya.

Dari fakta di atas, bayangkan jika hal tersebut terjadi pada Pemilu kali ini, maka dipastikan hasil demokrasi akan lamban dalam berjalan, karena banyak orang yang sesungguhnya tidak bisa bekerja dengan profesional memaksakan diri untuk bekerja. Sungguh sesuatu yang sangat merugikan bagi bangsa ini.

Uang negara yang sesungguhnya uang rakyat hanya akan habis diberikan dengan orang orang yang tidak profesional. Maka jawabannya ada pada Politik balas budi yang semuanya melalui lobi lobi para elit politik yang berkepentingan. Jadi mereka berkompetisi bukan karena pengabdian, tapi karena kekuasaan dan uang.

Walaupun saya tidak menulis seperti ini, pun saya rasa hal ini merupakan rahasia umum, dari mulai pemerintahan pusat hingga ke pelosok daerah tetap saja Politik balas budi menjadi perioritas utama dalam menentukan suatu kebijakan.

Redaksi hanya dapat mengajak kepada para pembaca untuk bersama mendoa`kan semoga mereka yang melakukan politik balas budi dapat di bukakan pintu kesadaran, bahwa sesungguhnya hal tersebut sangat merugikan masyarakat umum.

Mari percayakan pelaksanaan demokrasi kepada mereka yang terpilih, dan semoga hal-hal yang dapat merusak tatanan demokrasi tidak terjadi. Selamat bekerja bagi Komisoner KPU di mana saja, termasuk Kota Parepare.

Untuk mengamankannya, redaksi mengajak peran serta masyarakat melaksanakan pengawasan dalam pesta demokrasi yang akan menentukan nasib bangsa dan negara lima tahun kedepan.(*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *