PMII Gelar Aksi Unjuk Rasa Soroti Kinerja Bawaslu Polman

POLMAN, KILASSULAWESI — Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat IAI DDI Polman menilai Kinerja Bawaslu Polman dalam mengawal Pemilu tahun 2024 di kabupaten Polman di nilai buruk dan tidak maksimal, betapa tidak adanya beberapa pelanggaran – pelanggaran yang terjadi tidak ditindak oleh Bawaslu.

Sehingga puluhan mahasiswa PMII menggelar aksi unjuk rasa, didepan Hotel Al Ikhlas Polewali saat rekapitulasi tingkat Kabupaten sedang berlangsung, Kamis, 29 Februari 2024.

Bacaan Lainnya

Dalam aksinya, massa terus menyuarakan kinerja Bawaslu yang tidak maksimal di tengah kobaran api dari ban bekas yang di bakar oleh massa yang tetap semangat menyampaikan tuntutan didepan komisioner KPU dan Bawaslu Polman.

Selain itu Massa juga mendesak Bawaslu khususnya devisi Penanganan pelanggaran agar mengevaluasi kerja Panwascam, BKD dan PTPS.

Kordinator aksi Muhammad iksan menyampaikan Berdasarkan dari beredarnya 3 video anggota KPPS dari 3 TPS yang berada di Kecamatan Matangnga, terindikasi melakukan dugaan pelanggaran yang tidak sesuai keputusan KPU No 66 tahun 2024 tentang perhitungan suara.

Dalam video tersebut juga memperlihatkan petugas KPPS diduga menghalangi saksi untuk mendokumentasikan C hasil Plano.

“Itulah kemudian kami mendesak BAWASLU agar segera menindaklanjuti hasil temuan dan laporan terkait dugaan pelanggaran. Kami juga mendesak Bawaslu agar mengusut tuntas pelanggaran Pemilu yang teridentifikasi melakukan persekongkolan antara penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu. Selain itu, juga mendesak KPU agar mengevaluasi kinerja PPK, PPS, dan KPPS,”ujar Iksan.

Menyikapi vidio dugaan pelanggaran di Kecamatan Matangnga tersebut. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Usman menyampaikan, pihaknya baru menerima laporan berupa vidio dan foto tersebut sekira dua hari lalu.

“Saya tidak berwenang menilai benar tidaknya vidio tersebut tentu jika ini laporan,maka akan dikonfirmasi kebawa ke PTPS dan Panwascam nya.

Apa yang terjadi apakah memang tidak ada saksi dan warga. Atau apakah tidak ada PTPS disitu, karena sampai hari ini belum ada laporan Panwascam terkait hal itu,” jelas Usman.

Laporan hasil pengawasan dari Panwas juga tidak ada disampaikan bahwa ada kecurangan, sementara yang memberikan kecurangan ini adalah orang dari luar.tambahnya

Ia juga mengatakan, bahwa penanganan laporan butuh waktu 14 hari dan laporannya ini sudah masuk baik di Bulo maupun di Matangnga.

Masalah pemindahan perhitungan suara di Bulo yang dipindahkan itu jika merujuk aturan jelas menyalahi. Tapi, harus dilihat keadaan apa yang menyebabkan pindah dan setelah pindah dilihat siapa saja yang ada disitu.

“Jika hanya PPS yang melakukan perhitungan disitu tidak ada masyarakat atau saksi jelas. Itu salah tapi hal ini harus dipastikan karena laporan PTPS perhitungan sesuai mekanisme.” ungkap Usman.(*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *