PANGKEP, KILASSULAWESI– Mantan Ketua DPD II Golkar Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), H Syamsuddin A Hamid angkat bicara menyikapi berbagai sorotan atas kepemimpinan Ketua DPD I Golkar Sulsel, HM Taufan Pawe usai Pemilu serentak 2024.
Syamsuddin A Hamid menilai apa yang terjadi dengan Golkar Sulsel tak seharusnya menjadi tangungjawab penuh Taufan Pawe yang notabene pesaingnya di Musda DPD I Golkar Sulsel.
” Sebenarnya bukan cuma Taufan Pawe yang harus ngotot dalam pemilu 2024. Namun semua pimpinan Golkar di Sulsel ikut bertanggungjawab, apa lagi Taufan Pawe dipilih secara aklamasi di musda sebagai ketua. Walau, nyatanya kemarin waktu musda bukan DPD II yang menentukan. Namun keterpilihan itu karena kedekatan,” ujar mantan Bupati Pangkep dua periode.
Syamsuddin pun berharap kedepan agar Partai Golkar dalam memilih pimpinan partai agar jangan lebih mengutamakan kedekatan semata. Selain itu, partai jika mau maju berkembang, berikanlah porsi kepercayaan yang penuh kepada pengurus di daerah, harus diberikan kewenangan dan otoritas kepada ketua apakah itu provinsi maupun kabupaten kota. DPP tetap memberikan kontrol dan tetap mengawasi.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa, mengakui dominasi Golkar di Sulsel telah merosot di Pileg 2024. Menurut dia, hasil Pileg di Sulsel menjadi catatan buruk untuk segera dilakukan evaluasi. “Banyaknya kursi Ketua DPRD di Sulsel yang hilang, harus dipertanggung jawabkan oleh Ketua Golkar Sulsel Taufan Pawe,” ujar Erwin Aksa.
Erwin menyebut, Sulsel yang selama ini menjadi basis Golkar di setiap pemilu, kini hasilnya menurun sehingga harus dievaluasi. “Golkar Sulsel di bawah kepemimpinan Taufan Pawe harus dievaluasi, apalagi ke depan kita mau hadapi Pilkada 2024,” katanya. Seperti diketahui, kursi Ketua DPRD Sulsel dan sejumlah kursi Ketua DPRD Kabupaten/Kota di Sulsel, juga banyak lepas dari Golkar. (*)
