JAWA TENGAH– Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran strategis dalam mengawal transformasi birokrasi di daerah.
Hal itu ia sampaikan saat memberikan paparan dalam Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah Ketua DPRD Seluruh Indonesia di Ruang Sudirman, Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Kamis, 16 April 2026.
Dalam paparannya, Bima menyoroti tantangan birokrasi yang dinilai belum sepenuhnya adaptif terhadap perubahan. Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi menghambat efektivitas program pembangunan meski terjadi pergantian kepemimpinan di daerah. “Pimpinan yang terpilih dan ditunjuk datang dan pergi, tapi birokrasi tetap di situ,” ujarnya.
Sebagai respons, pemerintah mendorong penerapan konsep statecraft sebagai pendekatan baru dalam pengelolaan pemerintahan. Konsep ini menuntut aparatur bekerja lebih cerdas, terampil, dan andal dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Bima menekankan bahwa keberhasilan transformasi birokrasi tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat, tetapi juga pada sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD.
Ia menambahkan, berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto harus dikawal secara serius agar benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Menurutnya, program nasional tidak cukup hanya dijalankan, tetapi harus dipastikan mampu menggerakkan ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “DPRD adalah institusi kunci… palunya ada di Bapak-Ibu,” tegasnya.
Melalui fungsi penganggaran, legislasi, dan pengawasan, DPRD diharapkan mampu memastikan kebijakan berjalan efektif dan tepat sasaran. Bima secara khusus meminta DPRD aktif mengawasi pelaksanaan program prioritas di daerah, mulai dari tata kelola hingga manfaat yang diterima masyarakat. Dengan demikian, transformasi birokrasi yang diharapkan pemerintah dapat benar-benar terwujud dan memberi dampak nyata bagi rakyat.(*)
