JAKARTA— Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kembali mengangkat alarm soal pemborosan anggaran di pemerintah daerah. Dalam peluncuran Masterplan Produktivitas Nasional di Kantor Bappenas, Selasa, 7 Oktober 2025, Tito menyebut praktik belanja yang tidak efisien masih menjadi penyakit laten birokrasi daerah.
“Efisiensi belanja itu wajib, bukan opsional. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Rapat yang cukup dua kali, dibuat sepuluh kali. Perjalanan dinas yang seharusnya empat kali, jadi dua puluh kali. Ini bukan produktivitas, ini pemborosan,” tegas Tito, menyindir gaya belanja yang lebih mirip tur birokrasi daripada kerja nyata.
Ia menyoroti bahwa arahan efisiensi dari pemerintah pusat belum sepenuhnya dijalankan di lapangan. Belanja pegawai memang tak bisa dihindari, namun belanja birokrasi dan operasional kerap membengkak tanpa justifikasi. Bahkan anggaran pemeliharaan, yang seharusnya terbatas, sering dinaikkan tanpa alasan jelas.
“Belanja operasional dan pemeliharaan itu harus disisir. Jangan sampai jadi ladang pemborosan yang terselubung,” tambahnya.
Namun di tengah kritik, Tito juga memberi apresiasi. Ia menyorot Kabupaten Lahat sebagai contoh daerah yang berhasil melakukan efisiensi anggaran secara konkret. Bupati Lahat disebut berhasil menyederhanakan anggaran birokrasi hingga Rp462 miliar dan mengalihkannya ke sektor pertanian.
“Dana itu dialihkan untuk membangun sistem irigasi yang mengairi 8.000 hektare lahan. Ini bukan sekadar wacana, tapi bukti nyata bahwa efisiensi bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberi manfaat langsung ke rakyat,” ujar Tito.
Langkah Lahat menjadi studi kasus penting: bahwa reformasi anggaran bukan hanya soal angka, tapi soal keberpihakan. Ketika birokrasi dipangkas, dan anggaran dialihkan ke sektor produktif, rakyatlah yang menuai hasilnya.(*)
