POLMAN, KILASSULAWESI – Ratusan tenaga kesehatan dan pegawai tidak tetap (PTT) di kabupaten Polman Senin 14 oktober 2024 menggeruduk kantor DPRD Polman, Ratusan PTT yang datang ini mengadukan nasib mereka lantaran tidak tercover dalam penerimaan PPPK (P3K) dan non ASN tahun 2024.
Menyikapi hal ini Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Polman) akan mengambil langkah ke Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Makassar untuk mengakomodir ratusan Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau atau tenaga honorer tidak dapat daftar PPPK 2024.
Ratusan pegawai honorer ini dari kalangan perawat, Satpol PP Polman, dan petugas penjaga air di Dinas PUPR Polman.
Para pegawai honorer ini tidak terakomodir di database BKN Pusat, padahal sudah mengabdi belasan tahun.
Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Polman I Nengah Try Sumadana mengatakan para honorer ini dapat mendaftar di PPPK 2024 pada gelombang kedua.
“Seleksi tahap pertama memang tidak bisa daftar, tapi nantinya di seleksi gelombang ke dua sudah bisa yang penting sudah mengabdi selama dua tahun,” terang I Nengah kepada wartawan.
Dia menjelaskan ada ratusan pegawai honorer atau PTT yang tidak bisa daftar di gelombang pertama.
Sehingga Pemda Polman akan segera ke kantor regional IV BKN di Makassar, untuk koordinasi masalah ini.I Nengah mengaku belum mengetahui jumlah pasti tenaga honorer mengalami masalah yang sama.
“Jelas ada ratusan pegawai, itu nanti datanya akan di bawa ke BKN Makassar selanjutnya di bawa ke Kemenpan RB,” lanjutnya.
Dia menambahkan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) bersama Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR akan koordinasi ke BKN Makassar.
Mencari tau kendala masalah yang dihadapi ratusan pegawai honorer yang tidak masuk dalam pangkalan data BKN.
Hasil koordinasi itu, kata I Nengah akan kembali dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Polman pada Kamis 17 Oktober 2024.
Sementara, Amiruddin usai RDP meminta kepada Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) Polman agar semua PTT yang telah mengabdi diatas 2 tahun untuk bisa dimasukkan dalam data best atau pangkalan data.
“Di pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas ulang karena ada keganjalan karena ada yang diterima dan ada juga yang tidak, sehingga ini yang mau diclearkan.Untuk itu BKPP akan ke Makassar untuk bertemu dengan BKN regional IV Makassar untuk berkoordinasi terkait penerimaan P3K di kabupaten Polman”, ujar Amiruddin.(*)
