JAKARTA, KILASSULAWESI- Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni, mengingatkan Kepolisian Republik Indonesia untuk menjaga netralitas menjelang pemungutan suara Pilkada 2024. Sahroni menegaskan bahwa citra Korps Bhayangkara bisa tercoreng jika ada oknum polisi yang memihak salah satu pasangan calon (paslon).
Pernyataan Sahroni ini merespons temuan ribuan paket sembako di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel). Beredar isu adanya oknum polisi yang terlibat dalam pembagian sembako tersebut. “Ini kan Pilkada tinggal menghitung hari lagi, saya minta seluruh aparat kepolisian bisa tetap menjaga netralitas dan profesionalitas. Jangan sampai kita dengar ada polisi yang memihak atau bahkan membantu pemenangan salah satu paslon,” kata Sahroni.
Bendahara Umum DPP Partai Nasdem itu meminta Polda Sulsel menindaklanjuti informasi dugaan keterlibatan oknum polisi tersebut. Hal ini sebagai bentuk ketegasan dan menjalankan amanat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. “Lagian kan dari jauh-jauh hari Pak Kapolri pun sudah mengingatkan soal netralitas, harga mati itu,” ungkapnya.
Sekretaris Fraksi NasDem di DPR itu juga meminta masyarakat mengawasi netralitas polisi di Pilkada 2024. Masyarakat diminta proaktif melaporkan jika melihat oknum kepolisian yang ikut berkampanye atau terlibat politik Pilkada. “Masyarakat juga terus proaktif laporkan jika melihat ada aparat yang terlibat politik Pilkada. Bisa langsung laporkan ke Bawaslu, Propam, atau langsung viralkan saja. Saya yakin 100% pasti bakal ditindak oknum-oknum yang seperti itu. Polisi jangan pernah main-main soal netralitas,” sebutnya.
Sahroni menyampaikan bahwa peran aparat kepolisian dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 adalah menjaga kondusifitas Pilkada serentak ini. “Justru polisi harus bisa jaga kondusifitas, jangan malah justru terlibat dan memperkeruh suasana. Jadikan Pilkada sebagai ajang kontestasi yang fair,” ujarnya.
Kasus Paket Sembako di Bone
Sebelumnya, Polres Bone bersama Panwascam Lappariaja Bone telah melakukan penyelidikan atas temuan sebanyak 10.000 paket sembako di kediaman seorang warga bernama Muh Adil di Lappariaja Bone. Dalam laporan polisi, Muh Adil mengatakan bahwa paket sembako itu milik Prof. Zakir Sabara, seorang pengajar di salah satu perguruan tinggi di Makassar. Prof Zakir mengakui bahwa paket sembako itu memang miliknya, namun akan dibagi untuk sedekah Jumat berkah.
Ketum DPP LSM Latenrtatta Bone, Mukhawas Rasyid, menilai temuan paket sembako dalam jumlah yang sangat besar tersebut harus menjadi perhatian khusus pihak penegak hukum pemilu. Pasalnya, indikasi bagi-bagi sembako jelang hari pencoblosan sangat patut dicurigai. “Paket sembako ini kan dalam jumlah yang demikian banyak. Bayangkan ada puluhan ribu paket. Pastilah biaya untuk itu sangat besar untuk sebuah sedekah Jumat berkah dan dibagikan jelang hari pencoblosan Pilkada,” katanya.
Perkembangan kasus ini terkesan lambat karena dugaan kuat adanya konflik kepentingan dari Kasat Reskrim Res Bone AKP Muh Jusriadi Yusuf dan Kasat Intelkam Res Bone Iptu Muh Yusfin, serta Kapolsek Lappariaja Iptu Muh Amir Mahmud yang dikenal dekat dengan Prof. Zakir Sabara. Ketum DPP LSM Latenrtatta Bone, Mukhawas Rasyid, meminta Propam Polda Sulsel untuk memeriksa Kasat Reskrim Res Bone AKP Muh Jusriadi Yusuf, Kasat Intelkam Res Bone Iptu Muh Yusfin, dan Kapolsek Lappariaja Iptu Muh Amir Mahmud.(*)
