JAKARTA, KILASSULAWESI– Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerima tambahan dana sebesar Rp 763,3 miliar setelah pemerintah merekonstruksi pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga dalam APBN 2025.
Namun, tambahan dana tersebut hanya merupakan pengurangan jumlah pemangkasan anggaran di Kementerian Pendidikan Dasar, karena pemerintah tetap memangkas anggaran kementerian ini meskipun jumlahnya berkurang dari Rp 8,03 triliun menjadi Rp 7,27 triliun.
Menteri Pendidikan Dasar Abdul Mu’ti menyatakan bahwa awalnya alokasi anggaran lembaganya dalam APBN 2025 sebesar Rp 33,55 triliun. Pemerintah kemudian mengurangi anggaran Kementerian Pendidikan Dasar sebesar Rp 8,03 triliun hingga menjadi Rp 25,5 triliun.
Namun, total anggaran Kementerian Pendidikan Dasar yang dipangkas berubah menjadi Rp 7,27 triliun setelah pemerintah merekonstruksi keputusan pemangkasan anggaran tersebut. Dengan demikian, total anggaran Kemendikdasmen dengan penyesuaian ini meningkat dari Rp 25,5 triliun menjadi Rp 26,27 triliun atau hanya sekitar 3,6 persen.
Menurut Abdul Mu’ti, ada beberapa pos belanja di Kementerian Pendidikan Dasar yang tidak termasuk bagian dari pemangkasan anggaran. Misalnya, gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN) sebesar Rp 1,64 triliun, belanja sosial untuk Program Indonesia Pintar Rp 9,6 triliun, dan dana tanggap darurat Rp 22,5 miliar.
Selain itu, tunjangan guru non-ASN sebesar Rp 11,5 triliun, serta alokasi pembayaran kenaikan tunjangan profesi dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta per orang per bulan.
Pemerintahan Prabowo Subianto memerintahkan kementerian, lembaga, dan kepala daerah untuk melakukan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Presiden Prabowo menargetkan penghematan anggaran sebesar Rp 306 triliun.
Tujuan pemangkasan anggaran ini antara lain untuk membiayai berbagai program utama pemerintahan Prabowo seperti makan bergizi gratis (MBG) dan pemeriksaan kesehatan gratis. Selain itu, ada juga utang pemerintah yang jatuh tempo dan bunga pokok utang pada 2025 mencapai Rp 1,3 triliun.
DPR menanggapi keputusan pemangkasan anggaran tersebut dengan memanggil mitra kerja masing-masing di eksekutif. Di tengah pembahasan, eksekutif meminta penundaan pembahasan karena mereka merekonstruksi pemangkasan anggaran tersebut. Komisi-komisi di DPR mulai membahas rekonstruksi pemangkasan anggaran tersebut hari ini.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat memastikan bahwa pemotongan anggaran di Kementerian Pendidikan Dasar tidak akan mengintervensi hak-hak pegawai dan masyarakat, seperti bantuan dana pendidikan. Efisiensi anggaran ini tidak mengurangi pos-pos yang terkait dengan hak-hak pegawai, layanan publik, dan layanan bantuan biaya pendidikan seperti Program Indonesia Pintar.
Namun, pemangkasan anggaran akan berdampak terhadap pos belanja lainnya, seperti perjalanan dinas dan fasilitas pejabat di kementerian. Perjalanan dinas dibatasi, pimpinan harus menggunakan tiket ekonomi, hotel maksimal bintang 4, dan tidak boleh kamar tipe suite.(*)
