PAREPARE– Dugaan adanya isu mutasi di lingkup organisasi pemerintah kota Parepare terus menjadi perhatian publik. Isu ini disebut-sebut telah memicu kekisruhan dalam pelaksanaan fungsi dan tugas sejumlah organisasi pemerintah kota.
Wakil Ketua DPRD Parepare, Suyuti, menyampaikan keprihatinannya terhadap isu mutasi yang terus menjadi perhatian utama dalam beberapa bulan terakhir.
Menurutnya, polemik ini telah berdampak signifikan pada tugas dan fungsi eksekutif di pemerintahan. “Isu mutasi ini telah menjadi momok yang menghambat kinerja eksekutif. Jika dibiarkan tanpa solusi, hal ini dapat memengaruhi roda pemerintahan secara keseluruhan,” ujar Suyuti, Kamis, 27 Maret 2025, saat ditemui dikediamannya.
Ia menambahkan bahwa stabilitas dalam struktur pemerintahan sangat penting untuk memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik. “Kita harus segera mencari jalan keluar agar isu ini tidak terus berlarut-larut dan mengganggu jalannya pemerintahan,” tegasnya, didampingi pimpinan DPRD Parepare lainnya, Muhammad Yusuf Lapanna.
Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran DPRD Parepare terhadap dampak isu mutasi yang dinilai dapat mengganggu efektivitas dan efisiensi pemerintahan di kota tersebut. Pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan ini demi menjaga stabilitas dan keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat.
Situasi semakin memanas setelah insiden dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Parepare yang memperkeruh suasana. Dalam rapat Banggar yang digelar pada Rabu, 26 Maret 2025, Wakil Ketua DPRD Parepare, Muhammad Yusuf Lapanna, mengusir dua pria yang mengaku sebagai protokoler Wali Kota Parepare, Tasming Hamid.
Kedua pria tersebut, yang mengenakan pakaian sipil biasa, tiba-tiba masuk ke ruang rapat tanpa izin. Mereka mengklaim diperintah langsung oleh Wali Kota. Yusuf, yang juga merupakan legislator dari Partai Gerindra, mengaku geram atas tindakan tersebut.
Ia bahkan harus memukul palu sidang berkali-kali untuk meminta kedua pria itu keluar dari ruang rapat. Setelah didesak, mereka akhirnya meninggalkan ruangan. Yusuf kemudian mempertanyakan kehadiran mereka kepada tim TAPD yang dipimpin oleh Sekda Parepare, Muh Husni Syam.
“Percuma mengadakan rapat dengan mengutus TAPD jika ada pihak luar yang masuk tanpa diundang. Saya lihat komunikasi Pak Wali Kota sangat buruk. Ini preseden buruk, apakah ini perintah langsung Pak Wali, yang jelas pengakuannya itu perintah wali kota. Kita juga tidak tahu apakah itu dua orang protokoler atau mengaku-ngaku saja,” ujar Yusuf.
Setelah insiden tersebut, kedua pria itu menyerang Yusuf melalui media sosial. Mereka mengklaim bahwa mereka diusir secara semena-mena. Yusuf menanggapi klaim tersebut dengan tegas. “Mereka membangun narasi akun palsu bahwa mereka diusir. Saya bilang memang layak diusir sebab bukan kapasitasmu dan masuk tanpa izin, nyelonong masuk,” katanya.
Situasi ini menjadi perhatian serius, mengingat dampaknya terhadap stabilitas dan efektivitas pemerintahan di Kota Parepare. Publik berharap adanya langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan ini demi menjaga kelancaran roda pemerintahan.(*)
