POLMAN, — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar menyampaikan hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024 melalui rapat paripurna yang digelar pada Jumat 22 Mei 2025.
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh ketua DPRD Polman Fahri Fadly, didampingi oleh wakil ketua DPRD Polman Imam Singkarru
Dalam rapat tersebut melahirkan sejumlah rekomendasi penting yang diharapkan menjadi landasan perbaikan dan peningkatan kinerja pemerintah daerah ke depan.
Mengacu pada Visi dan Misi Bupati yang tertuang dalam rancangan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025–2030, rekomendasi DPRD mencakup tiga bidang utama, Manajemen Sumber Daya dan Tata Kelola Pemerintahan, Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Penyelenggaraan Teknis Urusan Pemerintahan.
A. Tata Kelola Pemerintahan
DPRD merekomendasikan agar Bupati melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kelembagaan perangkat daerah, menyusun struktur organisasi yang sesuai potensi dan kondisi daerah, serta memperkuat sistem merit dalam manajemen ASN. Peningkatan kompetensi, pelatihan, evaluasi kinerja berkala, pemberian reward, hingga sanksi terhadap ASN berkinerja buruk menjadi sorotan penting.
DPRD juga menekankan perlunya membangun koordinasi dan sinergi antar-OPD untuk menghindari ego sektoral dan memastikan program prioritas berjalan optimal.
B. Pengelolaan Keuangan Daerah
Dalam aspek keuangan, DPRD mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak dan retribusi, pengelolaan aset daerah, dan pembentukan Satgas Pendapatan. Evaluasi kerja sama dengan pihak ketiga, efisiensi belanja operasional, dan konsistensi dalam penganggaran juga menjadi bagian dari rekomendasi, termasuk penyelesaian beban anggaran kepada pihak ketiga dan honorer.
C. Penyelenggaraan Teknis Urusan Pemerintahan
DPRD menekankan pentingnya program strategis untuk pengembangan SDM, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dasar. Pemerintah juga didorong untuk lebih inovatif dalam mengembangkan potensi lokal seperti industrialisasi kakao, serta menerapkan kajian akademis dalam pembangunan.
Revitalisasi TPA Amola, pengelolaan sampah berbasis TPS3R, pengawasan internal melalui Inspektorat, dan peningkatan produktivitas pangan juga menjadi sorotan utama. DPRD berharap perizinan lahan dapat lebih tertib dan sesuai RTRW serta mempertimbangkan aspek lingkungan dan potensi pendapatan daerah.
DPRD juga memberikan apresiasi kepada OPD yang telah berhasil mencapai bahkan melampaui target program, dan berharap prestasi tersebut dapat direplikasi.
Ketua komisi IV Agus Pranoto menutup pembacaan rekomendasi dengan harapan agar hasil pembahasan ini menjadi pertimbangan serius dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, baik di tahun anggaran berjalan maupun tahun-tahun mendatang.
Ketua DPRD Polman,Fahri Fadly menyampaikan bahwa pembahasan LKPJ merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. “Dari hasil pembahasan, kami menyusun sejumlah rekomendasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Polman Hj Andi Nursami menyambut baik rekomendasi yang disampaikan. Ia mengapresiasi kerja DPRD dalam mengawal jalannya pemerintahan serta menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut dalam penyusunan kebijakan dan program kerja ke depan.
“Rekomendasi ini menjadi bahan evaluasi penting bagi kami dalam meningkatkan kinerja pemerintahan, terutama dalam menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat,” ucap Andi Sami (*)
