POLMAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar menggelar rapat paripurna penyampaian keputusan tentang rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Polman tahun 2025.Paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Polman Fahri Fadly didampingi wakil ketua DPRD Imam Singkarru.Paripurna tersebut dihadiri oleh Bupati Polman Samsul Mahmud, wakil Bupati Polman Andi Nursami Masdar, Sekda Polman Nursaid para kepala OPD dan para camat yang berlangsung di ruang paripurna Selasa 12 Mei 2026.
Dalam rapat paripurna yang disampaikan oleh juru bicara Pansus LKPJ Bupati 2025 Anugrah Kurniawan,menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2025.
Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi sekaligus pedoman dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun berjalan maupun tahun anggaran berikutnya.
Dalam hasil pembahasan DPRD, terdapat 33 poin rekomendasi yang mencakup berbagai sektor penting, mulai dari akuntabilitas pemerintahan, tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar, hingga penguatan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata.
Penguatan Akuntabilitas dan Perencanaan Pembangunan.
DPRD menekankan pentingnya peningkatan kualitas penyusunan LKPJ agar benar-benar menjadi dokumen evaluasi pembangunan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam rekomendasi tersebut pemerintah daerah diminta memperhatikan kompetensi SDM tim penyusun LKPJ serta berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024.
Selain itu, pemerintah daerah juga diminta mengoptimalkan koordinasi antar-OPD, penggunaan data valid, serta memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian pembangunan agar pelaksanaan program berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Fokus Peningkatan PAD dan Efisiensi Belanja
Dalam sektor tata kelola keuangan, DPRD mendorong Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar melakukan berbagai langkah inovatif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti reformasi pajak berbasis digital, optimalisasi aset daerah, hingga pembentukan BLUD persampahan.
Pemerintah daerah juga diminta lebih konsisten menerapkan prinsip “Money Follow Program” dalam penganggaran serta memprioritaskan program yang memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Penataan ASN dan Tata Kelola Pemerintahan
DPRD turut menyoroti pentingnya penerapan sistem merit dalam manajemen ASN, peningkatan kompetensi aparatur, hingga evaluasi terhadap OPD yang dinilai belum optimal, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan dasar.
Selain pemberian sanksi terhadap ASN yang berkinerja buruk, pemerintah daerah juga didorong memberikan reward dan tunjangan kinerja yang proporsional bagi ASN berprestasi guna meningkatkan motivasi kerja.
Perhatian Serius pada Pendidikan dan Kesehatan,Pada sektor pendidikan, DPRD meminta pemerintah daerah menyusun kebijakan strategis untuk mengatasi Anak Tidak Sekolah (ATS), meningkatkan kualitas tenaga pendidik, serta memperhatikan sarana pendidikan di daerah terpencil.
Sementara pada sektor kesehatan, DPRD menekankan pentingnya penyediaan fasilitas kesehatan dasar yang memadai, ketersediaan obat-obatan esensial, pemberian insentif tenaga medis di wilayah terpencil, serta penguatan program percepatan penurunan stunting.
Infrastruktur, Data Kemiskinan, dan Pelayanan Publik
DPRD juga meminta pemerintah daerah mempercepat pembangunan infrastruktur dasar seperti air minum, sanitasi, jalan, dan rumah tidak layak huni (RTLH), dengan tetap memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan tata ruang wilayah.
Di sisi lain, pemerintah daerah diminta membentuk Satgas Validasi Data dan Forum Rembug Desa guna memastikan data sosial ekonomi masyarakat lebih akurat dan terintegrasi dalam DTSEN.
Dorongan Pengembangan UMKM, Pertanian dan Pariwisata,Dalam urusan pilihan, DPRD memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan sektor unggulan daerah.
Pemerintah diminta meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan melalui penyediaan benih berkualitas, sarana produksi, serta peningkatan kompetensi petani dan nelayan.
Selain itu, pengembangan pariwisata dan UMKM juga menjadi prioritas melalui penyediaan fasilitas wisata, penguatan promosi daerah, pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, hingga pengembangan industri kecil menengah.
DPRD beri apresiasi atas program yang berhasil,
meski memberikan sejumlah catatan evaluasi, DPRD tetap menyampaikan apresiasi kepada OPD yang dinilai berhasil melaksanakan program dan kegiatan dengan capaian sesuai target bahkan melampaui target kinerja.
DPRD berharap keberhasilan tersebut dapat direplikasi pada program-program lainnya demi mendukung terwujudnya visi Kabupaten Polewali Mandar yang “Sehat, Cerdas dan Maju berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya serta berwawasan lingkungan.”
Di akhir penyampaiannya, DPRD berharap seluruh rekomendasi tersebut dapat menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar.
Menanggapi hal itu Bupati Samsul Mahmud dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada DPRD Kabupaten Polewali Mandar atas berbagai catatan dan rekomendasi strategis yang disampaikan dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025.
Menurut Bupati, rekomendasi DPRD merupakan bentuk masukan konstruktif yang berisi saran, koreksi, serta catatan penting yang akan menjadi perhatian serius pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan ke depan.
“Catatan dan rekomendasi yang disampaikan pada hari ini berupa catatan-catatan strategis yang berisikan saran, masukan dan koreksi yang merupakan catatan penting bagi kami untuk ditindaklanjuti. Rekomendasi tersebut tentunya telah sesuai dengan aspirasi dan keinginan masyarakat Polewali Mandar, mengingat DPRD merupakan perwakilan rakyat Kabupaten Polewali Mandar,” ujar Bupati.
Bupati menegaskan bahwa rekomendasi DPRD atas LKPJ Tahun 2025 akan menjadi komitmen Pemerintahan “Assami” dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik sesuai visi pembangunan daerah, yakni “Polewali Mandar Sehat, Cerdas dan Maju berlandaskan nilai-nilai agama, budaya dan berwawasan lingkungan.”
Ia juga menekankan bahwa salah satu misi utama pemerintah daerah adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
“Untuk melaksanakan prinsip good governance dan clean government, maka pemerintah daerah harus menjalankan prinsip akuntabilitas serta pengelolaan sumber daya secara efisien. Karena itu, perlu didukung sistem pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan transparan,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga berkomitmen mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui peningkatan kontribusi sektor unggulan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penciptaan nilai tambah ekonomi, serta pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat.
Bupati berharap seluruh rekomendasi DPRD dapat menjadi dasar evaluasi dalam meningkatkan kualitas program pembangunan agar lebih tepat sasaran dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menginstruksikan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar menjadikan rekomendasi DPRD sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut dalam penyusunan program kerja yang lebih baik.
“Saya memerintahkan para kepala OPD untuk menjadikan catatan-catatan strategis pada rekomendasi ini sebagai bahan evaluasi dan perhatian serius sekaligus bahan tindak lanjut dalam penyusunan rencana kerja yang lebih baik dan berdampak pada kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.(*)
