BONE—Dinas Sosial Kabupaten Bone, mulai merenovasi gedung rintisan sekolah rakyat di Balai Latihan Kerja (BLK) pekan ini.
Total anggaran yang digunakan untuk renovasi sekolah rakyat mencapai lebih dari Rp2 miliar, dengan Rp1,8 miliar di antaranya sudah dicairkan untuk pelaksanaan renovasi awal.
Renovasi sekolah rakyat ditargetkan rampung bulan ini, mengingat di bulan Agustus, penerimaan siswa sudah akan dimulai.
Bupati Bone, H Andi Asman Sulaiman SSos MM memastikan program ini harus tepat sasaran sesuai juknis dan juklak. Agar keluarga program prasejahtera Pemda Bone terselesaikan
“Program sekolah rakyat ini sangat sejalan dengan visi Bone Maberre — membangun Bone menjadi lebih baik, lebih merata, dan lebih peduli terhadap mereka yang selama ini tertinggal,” tukasnya.
Sekolah Rakyat lanjut bupati, menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin akses pendidikan yang setara, khususnya di wilayah terpencil.
“Sekolah ini akan mengadopsi pendekatan partisipatif dan berbasis kearifan lokal, memberi ruang bagi anak-anak yang selama ini sulit menjangkau fasilitas pendidikan formal, pungkas peraih tanda kehormatan presiden bidang pertanian tersebut.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bone, Andi Mappangara, mengungkapkan bahwa anggaran untuk renovasi dan penyediaan perabot sekolah telah disiapkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.
Dikatakan juga bahwa, Renovasi ini mencakup perbaikan ruang kelas dan asrama, serta pengadaan furnitur seperti meja, kursi, tempat tidur, dan perlengkapan lainnya.
Selanjutnya, Adapun jumlah pendaftar untuk jenjang SMP dan SMA sudah melebihi kuota yang disediakan dalam tahap rintisan. Untuk SMA, dari 68 pendaftar hanya 25 siswa yang akan diterima. Sementara untuk SMP, 45 anak telah mendaftar, namun kuota juga terbatas pada 25 siswa.
“Karena ini sekolah rintisan, jadi untuk awalnya hanya dibuka 1 rombel masing-masing untuk SD, SMP, dan SMA. SD dua kelas, SMP satu kelas, dan SMA satu kelas. Yang belum penuh itu hanya SD, masih kurang tujuh siswa,” jelasnya.
Disebutkan Tanggal 17 Juli 2025, pihak Dinas Sosial dijadwalkan melaporkan nama-nama siswa yang ditetapkan secara resmi sebagai peserta didik Sekolah Rakyat Bone.
Kemudian, Sebelum masuk asrama, siswa dan orang tua akan dikumpulkan terlebih dahulu untuk diberikan pembekalan pemberdayaan sosial oleh Kementerian Sosial.
Selain rintisan, pembangunan sekolah permanen juga akan dimulai Agustus ini di atas lahan 8,9 hektar di wilayah Rompe, Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur.
Dari total luas lahan tersebut, yang akan dimanfaatkan saat ini seluas 7 hektar karena dua bangunan lain masih menjadi aset Kementerian PU yang belum diserahkan kepada pemerintah daerah.
Mengenai kurikulum, Sekolah Rakyat akan mengadopsi dua sistem pembelajaran. “Ada kurikulum umum seperti sekolah pada umumnya, dan kurikulum khusus yang disusun oleh Ditjen Pemberdayaan Sosial,” terang Andi Mappangara.
Menariknya, Sekolah Rakyat ini tidak main-main dalam kualitas pendidikan. Para guru yang akan mengajar diwajibkan fasih berbahasa Inggris, dengan bukti sertifikat TOEFL.
Bahkan pengakuan Andi Mappangara, Perekrutan guru ini dilakukan langsung oleh pemerintah pusat, yang membuka kemungkinan untuk mendatangkan pengajar dari luar daerah untuk memastikan kualitas pengajaran yang lebih baik.
Program ini juga tak hanya fokus pada fasilitas fisik, tetapi juga pada kebutuhan operasional siswa. Setiap anak yang terdaftar akan mendapatkan anggaran sekitar Rp 4-5 juta per bulan untuk kebutuhan makan dan fasilitas asrama lainnya, menjadikan program ini benar-benar berbasis pada kesejahteraan siswa.
Bahkan tidak hanya di Bone, Sekolah Rakyat juga akan dibangun di Bakunge, sesuai dengan rencana dari Pemprov Sulawesi Selatan. Program ini terbuka bukan hanya untuk warga Bone, tetapi juga anak-anak dari seluruh kabupaten di Sulsel yang membutuhkan kesempatan untuk menempuh pendidikan berkualitas.
