MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham kembali mencuri perhatian nasional. Kali ini, apresiasi datang langsung dari dua menteri Kabinet Prabowo–Gibran yang menilai kinerja Pemkot Makassar sebagai contoh nyata pelayanan publik yang cepat, responsif, dan berpihak kepada masyarakat kecil.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Perumahan serta Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan pujian tersebut saat melakukan kunjungan kerja ke Makassar, Kamis, 11 September 2025.
Keduanya meninjau langsung Makassar Government Center (MGC), yang kini menjadi pusat layanan terpadu atau Mal Pelayanan Publik (MPP) di kantor DPMPTSP Kota Makassar.
Dalam kunjungan tersebut, kedua menteri berdialog langsung dengan petugas pelayanan dan menyaksikan proses layanan digital seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan pengurusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang kini dapat diakses secara online.
Menteri PKP Maruarar Sirait secara khusus menyoroti kecepatan pasangan Munafri–Aliyah dalam merespons kebutuhan masyarakat. “Pak Wali dan Ibu Wawali ini benar-benar gerak cepat. Baru dilantik 20 Februari 2025, langsung membuat kebijakan pro rakyat kecil. Ini langkah yang patut kami apresiasi,” ujar Maruarar dalam konferensi pers usai peninjauan.
Ia juga mengungkapkan kekagumannya atas terbitnya Peraturan Wali Kota (Perwali) yang menjadi payung hukum pembebasan biaya layanan hanya dua bulan setelah pelantikan. “Februari dilantik, April sudah ada Perwali. Artinya, pemerintah kota ini bekerja cepat. Kalau sekarang saya nilai sudah delapan,” tambahnya.
Apresiasi tersebut dinilai sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya kecepatan dan kemudahan pelayanan publik, terutama bagi masyarakat kecil. Maruarar menegaskan bahwa Pemkot Makassar telah menunjukkan komitmen nyata terhadap visi tersebut.
Turut mendampingi dalam kunjungan ini, Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham bersama jajaran SKPD dan tim ahli Pemkot Makassar. Keduanya menyambut baik apresiasi tersebut dan berkomitmen untuk terus memperkuat sistem pelayanan publik yang inklusif dan efisien.
“Kami percaya bahwa pelayanan publik bukan sekadar kewajiban administratif, tapi wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat,” ujar Munafri dalam pernyataan resminya.(*)
