MAKASSAR– Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kajati Sulsel), Dr. Didik Farkhan Alisyahdi, tampil sebagai narasumber utama dalam Dialog Kepemudaan bertajuk “1 Tahun Prabowo-Gibran. Membaca Perjuangan Program Prioritas untuk Sulsel” yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Koordinator Komisariat Universitas Muslim Indonesia (UMI), Selasa, 28 Oktober 2025.
Kegiatan yang berlangsung di kampus UMI ini turut dihadiri sejumlah tokoh akademik dan aparat penegak hukum, di antaranya Dekan Fakultas Farmasi Abdul Malik, Dekan Fakultas Hukum Prof. Dr.Muhammad Rinaldy Bima, Kasubdit Politik Dirintelkam Polda Sulsel AKBP Ramdani Kamal, serta jajaran pengurus HMI Cabang Makassar dan Korkom UMI.
Ketua HMI Korkom UMI, Qemal Habib Ali, menyambut kehadiran Kajati sebagai bentuk kehormatan dan mengajak Kejaksaan untuk bersinergi dengan mahasiswa dalam mengawal program prioritas pemerintah di Sulawesi Selatan.
Dalam paparannya, Dr. Didik Farkhan mengawali dengan refleksi personal, mengungkapkan bahwa dirinya merupakan alumni HMI Komisariat Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. “Begitu ada undangan dari HMI, saya pastikan hadir. Ini adalah kesempatan untuk bernostalgia,” ujarnya.
Ia kemudian memaparkan arah baru reformasi hukum yang tengah dijalankan Kejaksaan Agung RI di bawah kepemimpinan Jaksa Agung, yang selaras dengan Asta Cita ke-7 Presiden dan Wakil Presiden: memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Tiga fokus utama Kejaksaan RI yang dijabarkan Kajati Sulsel meliputi:
– Hajat Hidup Orang Banyak (HHOB): Penindakan korupsi diarahkan pada kasus-kasus yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti Tata Niaga Komoditas Timah dan CPO. Program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi perhatian untuk mencegah penyimpangan anggaran.
– Pemulihan Kerugian Negara (Asset Recovery): Kajati menekankan pentingnya pengembalian kerugian negara, dengan capaian nasional mencapai lebih dari Rp13,255 triliun.
– Perbaikan Tata Kelola (Good Governance): Penegakan hukum disertai pembenahan sistem tata kelola agar korupsi tidak berulang.
Dr. Didik juga menyinggung rekam jejaknya dalam penyelamatan aset negara, termasuk keberhasilan mengembalikan 19 aset milik Pemkot Surabaya senilai lebih dari Rp10 triliun pada periode 2016–2019, yang telah didokumentasikan dalam buku “Jaksa vs Mafia Aset.”
Dialog ini juga menghadirkan pandangan dari narasumber lain diantaranya, AKBP Ramdani Kamal memaparkan arah reformasi Polri di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan mengajak HMI untuk turut mendukung proses tersebut.
Selanjutnya, Abdul Malik, Dekan Fakultas Farmasi, mengapresiasi program kesehatan pemerintah seperti koperasi merah putih dan apotek desa yang dinilai mampu menggerakkan ekonomi rakyat.
Muhammad Arsy Jailolo, Kabid Hubungan Internasional PB HMI, menyoroti pentingnya sinergi antara Kejaksaan dan masyarakat dalam mendukung program pemberdayaan seperti MBG.
Menutup sesi dialog, Kajati Sulsel menegaskan pentingnya kolaborasi antara Kejaksaan, Polri, dan elemen masyarakat khususnya pemuda HMI dalam mengawal visi Indonesia Emas 2045 melalui penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan.(*)
