PAREPARE– Parepare memanas. Empat fraksi di DPRD Kota Parepare resmi mengajukan hak interpelasi kepada Wali Kota Tasming Hamid. Surat pengajuan telah diterima langsung oleh Ketua DPRD, Kaharuddin Kadir, menandai babak baru dalam dinamika pemerintahan kota.
“Ini bukan lagi isu, tapi sudah jadi fakta. Suratnya sudah saya terima, ditandatangani lima legislator dari empat fraksi berbeda. Syaratnya sudah terpenuhi,” tegas Kaharuddin kepada detikSulsel, Rabu, 29 Oktober 2025.
Fraksi-Fraksi Pengusung:
– Golkar (1 anggota)
– Kerabat (2 anggota)
– Gerindra (1 anggota)
– Gemoi (1 anggota)
Kaharuddin menegaskan bahwa hak interpelasi adalah instrumen sah DPRD untuk meminta penjelasan dari kepala daerah atas kebijakan yang dianggap bermasalah.
Menurutnya, materi interpelasi kali ini relevan dan layak dibahas. “Saya sudah pelajari, dan menurut saya, substansinya sesuai dengan prinsip interpelasi,” ujarnya.
Namun tak lepas dari kondisi tersebut, Ketua Harian Partai Golkar Parepare itu juga menyoroti akar persoalan yang lebih dalam, komunikasi pemerintahan yang dinilai buntu.
“ Interpelasi ini adalah akumulasi dari kebuntuan komunikasi. Kami berkesimpulan, ada kegagalan pemerintah dalam berkomunikasi dengan DPRD. Dalam UU No 23 disebutkan bahwa pemerintah itu adalah DPRD dan eksekutif. Tapi DPRD merasa tidak dilibatkan, bahkan di tingkat sekretariat dewan pun tidak ada komunikasi,” tegasnya.
Ia mencontohkan persoalan pagu anggaran yang semula sebesar Rp54 miliar, lalu dikurangi menjadi Rp36 miliar ke DPRD untuk efisiensi. Namun, setelah dilaporkan oleh Sekwan, anggaran kembali dikurangi Rp2 miliar tanpa pemberitahuan. “Itu tidak dikomunikasikan. Padahal kita sama-sama bagian dari pemerintah, kenapa sulit sekali untuk berkomunikasi? Di situ letak persoalannya,” ujar Kaharuddin, kepada Kilassulawesi.
Proses:
– Dibahas di rapat pimpinan dan Bamus DPRD
– Dilanjutkan ke rapat paripurna untuk persetujuan seluruh anggota
– Jika disetujui, Wali Kota akan diundang secara resmi untuk memberi penjelasan
Enam Sorotan DPRD yang Jadi Pemicu Interpelasi:
1. Operasional Toko Indomaret Nurussamawati yang diduga menyalahi aturan zonasi dan perizinan
2. Mekanisme pengangkatan Dewan Pengawas RSUD Parepare yang dinilai tidak transparan
3. Penempatan jabatan ASN yang dianggap tidak proporsional dan sarat kepentingan
4. Penggunaan Lapangan Andi Makkasau untuk kegiatan komersial yang terlalu sering dan mengganggu fungsi publik
5. Pemindahan dana daerah dari Bank Sulselbar ke Bank BTN yang menimbulkan tanda tanya
6. Kondisi UMKM yang direlokasi ke Pasar Seni pendapatan menurun, tempat becek dan kumuh, beberapa terpaksa tutup
Langkah interpelasi ini menjadi sinyal kuat bahwa DPRD Parepare tak tinggal diam. Publik menanti, apakah Wali Kota Tasming Hamid akan mampu menjawab semua sorotan dengan transparan dan solutif.(*)
Nb:
Berikut komposisi kepemimpinan dan anggota dari lima fraksi DPRD Kota Parepare:
Fraksi Golongan Karya (Golkar):
– Ketua: Hamran Hamdani
– Wakil Ketua: Kadarusman Manggurusi
– Sekretaris: Muh Ilhamsyah Taufan
– Anggota: Kaharuddin Kadir, Indriasari Husni, dan dua dari PPP yakni Namri Nasir, Rudy Najamuddin
Fraksi NasDem:
– Ketua: Asmawati Zainuddin
– Sekretaris: Achmad Ariyadi
– Anggota: Suyuti
Fraksi Gerindra:
– Ketua: Kamaluddin Kadir
– Sekretaris: Husain Muhammad Saud
– Anggota: Muhammad Yusuf Lapanna
Fraksi Gelombang Amanat Demokrasi (F-Gemoi). Gabungan dari Partai Gelora, Demokrat, dan PAN:
– Ketua: Asy’ari Abdullah
– Wakil Ketua: Ahmad Zulifikar Zuhdy
– Sekretaris: Musdalifah Pawe
– Anggota: Parman Agoes Mante, Ibrahim Suanda, Faridah
Fraksi Keadilan Rakyat Perjuangan Bangsa (F-Kerabat). Gabungan dari PKB, PKS, PDI Perjuangan, dan Hanura:
– Ketua: Andi Muh Fudail
– Wakil Ketua: Sappe
– Sekretaris: Apriyani Djamaluddin
– Anggota: Hasib Hasyim, Sry Tanty Masriani Nasrah, Jusvari Genda
