PAREPARE — Anggota DPRD Kota Parepare dari Fraksi PKS, Sappe, kembali melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan Pemerintah Kota Parepare. Kali ini, sorotannya tertuju pada program pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dinilai tidak berpihak kepada pelaku usaha lokal.
Melalui unggahan di akun Facebook pribadinya, Sappe yang dikenal vokal dalam isu-isu kerakyatan dan berasal dari keluarga nelayan, menyampaikan kekecewaannya terhadap arah kebijakan UMKM di Parepare. “Mencetak UMKM 1000. Tapi faktanya yang sudah ada saja seolah-olah dimatikan yang saya lihat. UMKM mencarikan uang oknum tertentu,” tulisnya.
Pernyataan tersebut memicu perhatian publik, khususnya di kalangan pelaku UMKM yang merasa belum mendapatkan dukungan maksimal dari pemerintah daerah. Dalam wawancara terpisah, Sappe menegaskan bahwa program tersebut lebih menguntungkan pihak-pihak tertentu dibanding pelaku usaha yang benar-benar berjuang di lapangan. “Saya melihat ada indikasi bahwa program ini lebih menguntungkan pihak-pihak tertentu, bukan pelaku UMKM yang benar-benar berjuang di lapangan,” ujar Sappe, saat dihubungi media ini, Senin, 20 Oktober 2025.
Program pencetakan 1000 UMKM merupakan bagian dari agenda strategis Pemerintah Kota Parepare untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, menurut Sappe, pelaksanaannya terkesan hanya menjadi slogan tanpa dampak nyata. Ia mendesak agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh dan lebih mengutamakan penguatan UMKM yang telah eksis.
Tak hanya soal UMKM, Sappe juga menyoroti pelaksanaan event di Lapangan Andi Makkasau yang menurutnya mengganggu fungsi fasilitas umum dan terkesan hanya menguntungkan segelintir pihak. Ia menilai bahwa pemerintah seharusnya lebih fokus menjalankan 18 janji politik yang telah disampaikan kepada masyarakat.
“Event yang dilaksanakan di Lapangan Andi Makkasau saya nilai ada pihak tertentu yang diuntungkan. Padahal, lapangan itu seharusnya menjadi fasilitas umum yang bisa diakses masyarakat luas,” tegasnya.
Sappe juga menambahkan bahwa pemerintah bukanlah penyelenggara langsung dari event-event tersebut, melainkan pihak yang memberikan izin. Oleh karena itu, ia menilai pemerintah memiliki tanggung jawab penuh atas dampak yang ditimbulkan dari setiap kegiatan yang diizinkan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kota Parepare terkait kritik yang disampaikan oleh Sappe.(*)
