POLMAN, –Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar, dengan menghadirkan pihak Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi dan sejumlah Pengusaha SPBU,di Kabupaten Polman Jumat 24 Oktober 2025.Pihak Jaringan Oposisi Loyal (JOL) yang meminta justru tak hadir dalam forum tersebut.
Padahal, rapat tersebut telah dijadwalkan khusus atas permintaan JOL untuk membahas persoalan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah SPBU, termasuk soal jam operasional dan pemerataan pelayanan masyarakat.
RDP yang seharusnya dimulai pukul 14.00 Wita sempat tertunda beberapa jam. Pihak DPRD bahkan berupaya menghubungi perwakilan JOL melalui Humas, namun tidak mendapat respons. Hingga rapat dimulai,pihak Jol tak kunjung hadir.
Meski demikian, rapat tetap dilanjutkan oleh pimpinan dan anggota DPRD bersama Asisten II Setda Polman, Dinas Pertanian, SBM Pertamina Wilayah Sulbar, serta seluruh penanggung jawab SPBU se-Kabupaten Polewali Mandar.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Polman, Hamzah Syamsuddin, yang memimpin jalannya rapat, menyayangkan sikap JOL yang tidak menunjukkan etika kelembagaan dengan memberikan pemberitahuan atau alasan ketidakhadiran.
“Seharusnya ada pemberitahuan kalau memang tidak bisa hadir. Sampai RDP selesai, tidak ada satu pun konfirmasi atau alasan jelas dari pihak mereka,” tegas Hamzah.
Menurutnya, RDP adalah forum resmi yang menjunjung tinggi tata krama komunikasi antar-lembaga. Ketidakhadiran tanpa pemberitahuan, berpotensi menimbulkan persepsi negatif di publik.
“Informasi itu penting agar tidak muncul opini atau stigma. Publik pasti bertanya-tanya ada apa dengan JOL?” ujarnya menambahkan.
Hal serupa disampaikan anggota DPRD dari Fraksi PAN, Ardan Aras. Ia menilai, sikap abai terhadap agenda resmi yang melibatkan banyak pihak menunjukkan kurangnya profesionalitas.
“Forum seperti ini dibentuk untuk mencari solusi bersama. Kalau tidak hadir tanpa alasan, itu mengganggu koordinasi. Ke depan, tolong lebih profesional,” ucap Ardan.
Sementara itu, sejumlah pihak yang hadir dalam rapat tetap melanjutkan pembahasan teknis penyaluran BBM bersubsidi dan jam operasional SPBU agar pelayanan publik semakin maksimal.
Sebelum nya,Jaringan Oposisi Loyal (JOL) menyampaikan aspirasi ke Komisi II DPRD melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP),terkait maraknya praktik penimbunan dan penyelundupan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi secara terang-terangan di sejumlah wilayah Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Jumat, 17 Oktober lalu.
Ketua JOL, Erwin menyampaikan bahwa kelangkaan BBM yang terjadi di Polman sangat tidak wajar. Maka dari itu JOL meminta agar pemerintah segera menyikapi oknum-oknum nakal yang terlibat didalamnya.
“Melalui forum ini kami meminta agar bagaimana fungsi pengawasan dari DPRD Polman, pemerintah daerah, APH dalam menyikapi hal ini. Terlepas dari isu nasional terkait BBM, karena di Polman ini, mau mengisi BBM saja kita masih harus ambil (beli) dari pihak kedua atau ketiga (pengecer),” jelas Erwin.
Dalam RDP ini, JOL juga menyampaikan beberapa tuntutannya. Diantaranya indikasi kuat adanya rantai mafia BBM yang terstruktur dan melibatkan berbagai pihak. Lemahnya pengawasan pemerintah daerah dan instansi teknis terhadap alur distribusi BBM. Kerugian publik akibat kelangkaan buatan dan permainan harga di tingkat lapangan. Tuntutan pembentukan Satgas Bersama untuk melakukan investigasi dan penindakan hukum secara terbuka.(*)
