Dihadiri Wabup, Dewan Gelar Paripurna KUA PPAS 2026

Rapat paripurna DPRD Majene dalam rangka pengesahan KUA PPAS tahun anggaran 2026

MAJENE – DPRD Majene kembali menggelar rapat paripurna Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah, menetapkan prioritas dan plafon anggaran sementara.

Selain itu, juga menyediakan acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan akhirnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Bacaan Lainnya

Rapat ini, bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan anggaran, serta memastikan APBD yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Memastikan program dan kegiatan daerah sesuai dengan rencana pembangunan nasional, provinsi, dan daerah, seperti RKPD dan RPJMD.

Hal ini, untuk menentukan skala prioritas pembangunan, serta batas maksimal anggaran (Plafon) pada setiap program dan kegiatan di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Namun rapat paripurna KUA-PPAS di Majene justru mendapat penilaian tersendiri dari salah satu Anggota DPRD Majene Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Majene Muh. Syahril.

Ia menilai, bahwa kinerja sejumlah Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Majene, tidak kompak dalam menghadiri rapat paripurna pengesahan KUA-PPAS 2026, di Gedung DPRD Majene, kemarin.

Muh. Syahril dari Komisi III DPRD Majene ini mengatakan, bahwa rapat paripurna KUA-PPAS sesuatu yang sangat penting untuk dihadiri, karena merupakan penentu arah pembangunan Kabupaten Majene untuk 2026 yang akan datang.

“Ini sangat miris, rapat yang penting, malah Pimpinan OPD, sebagian tidak hadir. Padahal pembahasan ini begitu penting,” kesalnya.

Ia meminta, kepada Wakil Bupati Majene DR. Hj. Andi Rita Mariani untuk melayankan teguran kepala sejumlah Pimpinan OPD yang tidak hadir dalam rapat KUA-PPAS 2026.

Menanggapi keluhan salah satu anggota DPRD Majene itu, Wabup Andi Rita Mariani menegaskan, akan memberikan teguran keras kepada pimpinan OPD yang tidak hadir.

“Saya akan menyurat resmi kepada sejumlah Pimpinan OPD untuk memberikan teguran,” tegas Andi Rita dihadapan para anggota dewan. (Ahp)

Pos terkait