MAJENE — DPRD Majene bersama Ikatan Jurnalistik Sulawesi Barat (IJS) Wilayah Majene resmi menggelar audiens dan pertemuan silaturahmi di aula lantai dua DPRD Majene, kemarin.
Pada pertemuan perdana itu, dihadiri langsung Ketua DPRD Majene, M. Idwar, Ketua IJS Sulawesi Barat wilayah Majene Syamsuddin, Ketua Komisi III DPRD Majene, Jasman, serta anggota DPRD Muslim dan H. Basri Ibrahim, bersama sejumlah awak media cetak maupun online di daerah ini.
Ketua DPRD Majene Idwar dalam pertemuan itu mengajak seluruh insan pers untuk terus menyampaikan saran, kritik, dan masukan konstruktif kepada lembaga legislatif sebagai bagian dari pengawasan publik yang memang dibutuhkan bagi masyarakat.
“Sehingga kami membuka ruang bagi jurnalis untuk menyampaikan kritik dan saran yang membangun. DPRD tidak boleh alergi terhadap masukan dari media, karena itu bagian dari demokrasi,” kata Idwar.
Idwar juga menyampaikan pertemuan ini bertujuan mempererat hubungan antara legislatif dan insan pers, serta memperkuat komunikasi yang sehat dan terbuka dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat.
Kedua pihak sepakat bahwa sinergi DPRD dan insan pers merupakan elemen penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah.
Sementara ketua IJS Sulbar wilayah Majene Syamsuddin Kamal mengatakan peran strategis pers sebagai mitra strategis pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
” Wartawan bukan hanya sebagai pelapor berita, tetapi juga pengingat moral agar kebijakan publik tetap berpihak kepada rakyat,” tegasnya.
Ia menambahkan, media memiliki tanggung jawab besar dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan mendidik publik, bukan hanya sekedar menulis berita, tetapi lebih penting adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui tulisan yang membangun dan bernilai positif.
Karena itu, kedua pihak sepakat menolak berita hoaks, menjunjung tinggi etika jurnalistik, dan menjaga integritas lembaga publik. Selain itu, pada forum dialog ini juga menyepakati perlunya pertemuan rutin guna memperkuat koordinasi dan membangun kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan daerah.Terutama dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap ke dua lembaga ini agar apa yang diharapkan bisa terwujud dengan baik sesuai harapan.(Ahp)
