PAREPARE– Distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Parepare masih menuai polemik. Kamis, 5 Maret 2026, SMAN 2 Parepare belum menerima program pasca menolak pendistribusian paket makanan, sementara di SMKN 1 Parepare paket MBG diterima namun tidak dibagikan ke siswa.
Lebih parah, beredar kabar bahwa pihak SPPG mengancam sekolah yang menolak agar tidak menerima distribusi dari penyedia mana pun. Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Wilayah Parepare, Bagus Triantoro, menyebut laporan dari SPPG terkait kedua sekolah berbeda.
“Untuk SMKN 1, kepala SPPG sudah konfirmasi bahwa distribusi berjalan lancar. Sedangkan untuk SMAN 2, pihak SPPG masih menunggu konfirmasi dari sekolah apakah pendistribusian akan dilanjutkan atau tidak,” jelasnya, Kamis, 5 Maret 2026, malam tadi.
Namun penelusuran media menemukan indikasi ketidakprofesionalan layanan SPPG dalam pengadaan MBG. Salah satu orang tua siswa SMAN 2, Andi, menuturkan bahwa nilai makanan yang dibagikan jauh di bawah standar Rp10.000 per paket. “Kondisi ini dipengaruhi oleh keputusan pemilik SPPG. Padahal BGN punya 300 varian menu bergizi, tapi yang dijalankan sering hanya mengikuti arahan owner, bukan ahli gizi,” ungkapnya.
Andi menjelaskan, seharusnya proses dimulai dari penyusunan menu oleh ahli gizi, lalu dapur SPPG mengeksekusi. Tiap SPPG sebenarnya sudah memiliki 40 menu standar, namun praktik di lapangan kerap menyimpang. Akibatnya, kualitas makanan untuk siswa, ibu hamil, dan menyusui tidak sesuai harapan.
Kontroversi ini menambah daftar panjang masalah distribusi MBG di Parepare. Publik kini menunggu sikap tegas BGN terhadap SPPG yang dinilai abai terhadap standar gizi dan bahkan diduga melakukan intimidasi terhadap sekolah.(*)
