PAREPARE– Semarak HUT RI di Kota Parepare justru diwarnai kontroversi. Beredar kabar di media sosial mengenai adanya pungutan dari tingkat TK, SD, hingga SMP untuk lomba gerak jalan yang digelar oleh Plt Kepala Dinas Pendidikan Parepare, Adriani Idrus.
Proposal atas nama Pemkot Parepare disebutkan ditujukan kepada kepala sekolah hingga pengusaha. Meski tidak bersifat wajib, sejumlah pihak menilai adanya “kesepakatan tak tertulis” yang membuat sekolah merasa tidak enak jika tidak menyertakan uang pembinaan.
Anggota Komisi II DPRD Kota Parepare, S. Parman Agoes Mante, menyesalkan praktik tersebut. Ia menegaskan kegiatan lomba memeriahkan HUT RI seharusnya dianggarkan dalam APBD karena rutin digelar setiap tahun.
“Boleh saja membuat proposal sepanjang tidak bersifat wajib. Tapi kegiatan HUT RI seperti ini harus disupport penuh sebagai bentuk cinta tanah air dan menumbuhkan jiwa patriotisme anak-anak sekolah,” ujarnya, Rabu malam, 26 Agustus 2026 di Warkop Kopi Paste.
Keberadaan proposal, lanjut Legislator Partai Gelora ini sulit dilepaskan dari jabatan Plt Kadis Pendidikan yang sekaligus Ketua Panitia HUT RI. Panitia beralasan proposal semacam ini muncul demi mencukupi kebutuhan uang pembinaan, piala, dan sertifikat.
Namun, publik mempertanyakan transparansi, sebab kegiatan lain seperti Paskibraka sudah memiliki alokasi resmi di Kesbangpol.
Isu Pendidikan dalam RDP
Selain pungutan lomba, sorotan juga muncul dalam sektor pendidikan. Legislator Partai Gelora itu menyinggung ratusan calon siswa yang sebelumnya tidak terakomodir dalam penerimaan SPMB. Berkat kebijakan tambahan kuota dari kementerian dan balai, kini seluruh calon siswa telah tersalurkan sehingga tidak ada lagi anak yang tertinggal sekolah.
Meski begitu, masih terdapat 11 siswa dari tahun sebelumnya yang belum masuk ke sistem Dapodik hingga saat ini. Legislator menegaskan hal ini akan menjadi perjuangan selanjutnya agar hak pendidikan mereka tidak terabaikan.
