KILASSULAWESI.COM, PAREPARE — Bukti kepedulian salah satu anggota DPRD Kota Parepare dari Partai Gerindra, Yusuf Lapanna kepada konstituennya dengan membantu korban bencana angin kencang. Hal itu diungkapkan legislator termuda itu saat menggelar reses bersama masyarakat
Kampung Baru Labempa, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Selasa 21 Januari 2020.
Yusuf mengatakan dirinya rela mengeluarkan uang dari kocek pribadi untuk memberikan terpal kepada warga korban bencana di wilayah tersebut untuk membantu percepatan bantuan pemerintah yang belum tiba ke korban. “Ini hanya mempercepat saja. Karena korban yang atap rumahnya rusak mendesak karena belum menerima bantuan dari pemerintah,” katanya
Pada Kegiatan reses tersebut Yusuf Lapanna menegaskan tidak memilah-milah masyarakat yang akan dibantunya, baik warga yang memilihnya maupun tidak, sebab kata dia setelah menjadi perwakilan rakyat di gedung DPRD, seluruh masyarakat Parepare berhak mengadu dan mengeluh kepadanya. “Jadi kami selaku anggota DPRD tidak memilah masyarakat, mau pilih atau tidak posisinya sama karena sudah menjadi hak masyarakat dan kami siap menerima masukan,” tuturnya
Legislator yang juga advokat itu menyoroti masih adanya bantuan pemerintah kepada masyarakat yang salah sasaran. Akibatnya, rasa keadilan tidak sepenuhnya dirasakan warga. Seperti yang disampaikan salah seorang konstituen dilokasi reses yang mengeluh bantuan pemerintah yang tidak tepat sasaran. Dimana yang seharusnya menerima justru tidak, malah sebaliknya penerima yang terus berulang dan bertumpuk pada satu data penerima saja. “Persoalan bantuan selalu menjadi keluhan setiap reses, karena sasarannya tetap tapi tidak tepat,” beber Yusuf
Begitupun dengan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Walau menurut dia PKH dari pusat, namun tetap akan dikoordinasikan dengan pihak terkait data penerima dari program pemerintah pusat tersebut.”Kebetulan saya di Komisi I, Camat, Lurah adalah mitra kami, dan DPRD tidak dibatasi ruang dalam fungsi kontrol,” paparnya.
Yusuf Lapanna menjelaskan, dalam pembangunan memang harus melibatkan masyarakat, salah satunya melalui reses, sehingga diharapkan ada banyak usulan masyarakat sebagai laporan pokok pikiran untuk diserap dan diakomodir. Berbagai usulan aspirasi masyarakat muncul pada reses itu, antara lain, perbaikan dan pengadaan lorong, drainase, PDAM macet, dan bantuan modal usaha.(wal)
