KILASSULAWESI.COM, MAJENE– Bupati Majene, Fahmi Massiara memimpin rapat koordinasi bersama Kepala Desa (Kades) dan OPD terkait, Selasa 14 April 2020 di ruang pola Kantor Bupati Majene. Rapat tersebut membicarakan penanganan covid 19 di tingkat pemerintahan desa, untuk tiga sektor yaitu keuangan, sosial dan kesehatan.
Bupati Fahmi mengatakan, anjloknya penerimaan pendapatan negara akibat pandemi turut mempengaruhi dana transfer ke daerah. Sementara kebutuhan percepatan dan penanganan covid 19 di Majene juga membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
Untuk itu, lanjutnya perlu merancang kebutuhan yang paling urgent. Fahmi juga mengatakan, Pemerintah Kabupaten Majene tidak akan mampu mengcover semua kebutuhan penanganan covid 19 hingga ke desa. Karenanya, pemerintah desa diharapkan melakukan perubahan APBDesa nya masing masing, demi penanganan covid 19 secara terpadu.
” Masing – masing desa harus menganggarkan kebutuhan tim gugus di wilayahnya, dengan apakah melakukan perubahan rancangan di APBDesa terkait covid 19, seperti kebutuhan pengadaan masker, rapid test dan sarana isolasi mandiri” jelasnya.
Kepala BKAD Majene, Kasman Kabil menambahkan, sesuai instruksi Menteri Keuangan agar secepatnya tiap desa melakukan restrukturisasi di APBDesanya. Bahkan perubahan tersebut harus dilakukan secara radikal, dan fokus dalam penyelesaian pandemi korona.
Pemerintah pusat mengeluarkan keputusan untuk transfer ke daerah menurun, karena penerimaan sangat anjlok dan belanja juga disesuaikan. Kasman pun merincikan untuk bagi hasil kedaerah semula Rp117 triliun menjadi Rp89 triliun. Begitu juga yang terlihat untuk DAU, DAK dan DID. Untuk Dana Desa dari Rp72 triliun menjadi Rp 71 triliun.
Sementara itu, Kadis PMD, Andi Amriana Chaerani mengatakan, untuk pelaksanaan isolasi mandiri menjadi tanggung jawab dari pemerintah desa. Pemkab Majene hanya menyediakan 40 unit kamar di gedung LPMP Sulbar di Rangas untuk isolasi mandiri.
Kepala Dinas Kesehatan, dr Rahmat Malik meminta agar pihak pemerintah desa aktif melakukan pencatatan kepada warga pendatang. Khususnya yang baru masuk baik itu mahasiswa dan para perantau yang pulang kampung jelang Ramadhan dan seterusnya. ” Pihak desa harus tahu berapa warga yang keluar dan pulang, seperti mahasiswa, perantau, nelayan yang masuk di daerah kita ” jelasnya. (edy)
