PAREPARE, KILASSULAWESI.COM–Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga dalam acara Pemberian Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2020 yang dilaksanakan secara virtual menjelaskan, APE merupakan ukuran untuk melihat kemajuan pembangunan yang berorentasi pada pembangunan berkeadilan gender.
Sekaligus memberikan gambaran implementasi terkait upaya-upaya yang telah dilakukan K/L dan Pemda atas usaha-usaha yang dilakukan dalam melaksanakan strategi Pengarusutamaan Gender. “Adapun proses pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan strategi PUG di K/L dan Pemda sendiri, dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator yang dapat mengukur pelaksanaan PUG, dengan melihat aspek kelembagaan dan implementasi dari 7 (tujuh) prasyarat PUG,” jelas Menteri Bintang.
Menteri Bintang juga menegaskan berbagai strategi untuk mewujudkan kesetaraan gender, seharusnya melandasi pembangunan di negeri ini, dengan memberdayakan semua masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki agar dapat keluar dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka, serta berujung pada peningkatan perekonomian sebuah negara. Adapun beberapa indikator yang digunakan dalam mengevaluasi hasil pembangunan yang berperspektif gender, yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebagai indikator dampak.
“Berdasarkan Global Gender Gap Report 2021, Indonesia berada di peringkat 101 dari 156 negara dengan kesenjangan gender. Kesenjangan ini diukur melalui 4 (empat) indikator, yakni partisipasi dan peluang ekonomi, pencapaian pendidikan, kesehatan dan kelangsungan hidup, dan pemberdayaan politik. Hal ini menggambarkan mewujudkan kesetaraan gender sangatlah relevan dengan pembangunan ekonomi, tidak hanya persoalan moral dan keadilan semata,” ujar Menteri Bintang.
Menteri Bintang menuturkan Pemerintah telah menetapkan Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai salah satu dari 4 (empat) strategi pengarusutamaan untuk mewujudkan pembangunan yang inovatif dan adaptif sehingga dapat menjadi katalis pembangunan menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Selain itu, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah juga telah mengimplementasikan strategi PUG ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan masing-masing. Hal ini sesuai dengan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Implementasi PUG dalam pembangunan ini diharapkan akan memperkecil kesenjangan gender yang terjadi di masyarakat.
Menteri Bintang juga menjelaskan komitmen Pemerintah untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dalam pembangunan bangsa ditargetkan dapat terwujud pada 2025 melalui melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Komitmen tersebut juga telah diimplementasikan sesuai dengan tujuan kelima dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainability Development Goals/SDGs) yang ditargetkan tercapai pada 2030.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy mengungkapkan peningkatan untuk mewujudkan kesetaraan gender turut mempercepat pembangunan bangsa. “Terwujudnya kesetaraan gender dalam pembangunan dapat meningkatkan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) global hingga 26 persen, sebaliknya kegagalan dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam 6 (enam) tahun ke depan, dapat menyebabkan Indonesia berpotensi kehilangan 135 miliar US Dollar dalam PDB tahunan. Untuk itu, diperlukan keterlibatan Pemerintah, baik di Pusat maupun Daerah dalam mengimplementasikan strategi PUG,” terang Menko Muhadjir.
Lebih lanjut, Menko Muhadjir memberikan apresiasi kepada Menteri PPPA beserta jajaran atas terselenggaranya Pemberian Penghargaan APE 2020 dan mengapresiasi disampaikannya APE 2020 dalam laporan ASEAN Gender Mainstreaming Strategic Frameworks 2021-2025 sebagai bentuk penghargaan di level K/L dan Pemda yang menjadi salah satu contoh praktik terbaik di Indonesia dalam upaya pelembagaan PUG. APE 2020 juga menjadi salah satu side event dalam pelaksanaan ASEAN Ministerial Meeting on Women (AMMW) ke-4, dimana pada 2021 ini, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara acara tersebut.
“Saya mengucapkan selamat kepada K/L dan Pemda yang telah mendapatkan Penghargaan APE tahun 2020, baik untuk kategori Mentor, Utama, Madya, maupun Pratama. Saya meminta kepada para pimpinan K/L dan Kepala Daerah agar betul-betul menerapkan PUG di dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan masing masing. Mari bahu-membahu bergandengan tangan meningkatkan pembangunan yang responsif gender,” tegas Menko Muhadjir. Adapun sejumlah 308 K/L dan Pemda berhasil meraih penghargaan APE 2020 dengan berbagai kategori, mulai dari Mentor, Utama, Madya, dan Pratama.(*/ade)
Penerima Penghargaan
Kategori Mentor:
Kementerian Keuangan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Pertanian
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Jawa Timur
Provinsi Jawa Tengah
Provinsi Sulawesi Selatan
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Kota Surabaya
Kabupaten Rembang
Kabupaten Gorontalo
Kabupaten Sleman
Kategori Utama :
Provinsi Lampung
Provinsi Sumatera Utara
Provinsi Sulawesi Utara
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Provinsi Banten
Provinsi Jambi
Provinsi Kalimantan Timur
Provinsi Sumatera Barat
Provinsi Jawa Barat
Provinsi Kepulauan Riau
Provinsi Kalimantan Selatan
Provinsi Bengkulu
Provinsi Bali
Kabupaten Trenggalek
Kabupaten Tulungagung
Kabupaten Blitar
Kabupaten Malang
Kabupaten Probolinggo
Kabupaten Pasuruan
Kabupaten Jombang
Kabupaten Madiun
Kabupaten Ngawi
Kabupaten Bojonegoro
Kabupaten Gresik
Kota Probolinggo
Kota Batu
Kota Tangerang
Kota Tangerang Selatan
Kabupaten Kutai Kertanegara
Kabupaten Agam
Kabupaten Tanah Datar
Kota Bukittinggi
Kota Payakumbuh
Kota Sawahlunto
Kabupaten Bangka Tengah
Kabupaten Brebes
Kabupaten Demak
Kabupaten Jepara
Kabupaten Kebumen
Kabupaten Magelang
Kabupaten Purworejo
Kabupaten Sragen
Kabupaten Temanggung
Kabupaten Wonosobo
Kota Magelang
Kota Pekalongan
Kota Semarang
Kabupaten Dompu
Kabupaten Bogor
Kabupaten Garut
Kabupaten Karawang
Kabupaten Kuningan
Kota Sukabumi
Kota Bandung
Kota Depok
Kabupaten Bintan
Kabupaten Karimun
Kabupaten Natuna
Kota Tanjungpinang
Kota Banjarmasin
Kota Dumai
Kabupaten Kubu Raya
Kabupaten Bone
Kabupaten Bulukumba
Kabupaten Luwu Timur
Kabupaten Maros
Kabupaten Sinjai
Kota Makassar
Kota Parepare
Kabupaten Gianyar
Kota Denpasar
Kabupaten Kulon Progo
Kategori Madya:
Kementerian Luar Negeri
Kementerian Pertahanan
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Kementerian Sosial
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Kementerian Kesehatan
Provinsi Bangka Belitung
Provinsi Kalimantan Tengah
Provinsi Aceh
Provinsi Riau
Kabupaten Ponorogo
Kabupaten Banyuwangi
Kabupaten Situbondo
Kabupaten Sidoarjo
Kabupaten Mojokerto
Kabupaten Nganjuk
Kabupaten Magetan
Kabupaten Tuban
Kabupaten Lamongan
Kabupaten Pamekasan
Kabupaten Sumenep
Kota Kediri
Kota Blitar
Kota Pasuruan
Kota Mojokerto
Kota Madiun
Kabupaten Lebak
Kabupaten Serang
Kabupaten Tangerang
Kota Cilegon
Kota Serang
Kabupaten Musi Banyuasin
Kabupaten Merangin
Kota Jambi
Kabupaten Mamuju
Kabupaten Padang Pariaman
Kabupaten Pasaman
Kabupaten Pasaman Barat
Kabupaten Pesisir Selatan
Kota Padang
Kota Solok
Kabupaten Bangka
Kota Bandar Lampung
Kabupaten Lampung Selatan
Kabupaten Lampung Tengah
Kabupaten Lampung Timur
Kota Metro
Kabupaten Banyumas
Kabupaten Batang
Kabupaten Cilacap
Kabupaten Grobogan
Kabupaten Klaten
Kabupaten Kudus
Kabupaten Pati
Kabupaten Pekalongan
Kabupaten Pemalang
Kabupaten Tegal
Kota Salatiga
Kota Surakarta
Kota Tegal
Kabupaten Deli Serdang
Kota Padangsidempuan
Kota Mataram
Kabupaten Lombok Barat
Kabupaten Bandung Barat
Kabupaten Ciamis
Kabupaten Cirebon
Kabupaten Majalengka
Kabupaten Sukabumi
Kota Banjar
Kota Bekasi
Kota Cirebon
Kota Tasikmalaya
Kabupaten Sumedang
Kota Bogor
Kabupaten Lingga
Kota Batam
Kabupaten Balangan
Kota Banjarbaru
Kabupaten Tabalong
Kabupaten Tapin
Kota Pekanbaru
Kabupaten Bengkulu Utara
Kota Pontianak
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Kabupaten Bantaeng
Kabupaten Jeneponto
Kabupaten Luwu Utara
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Kabupaten Soppeng
Kabupaten Takalar
Kabupaten Wajo
Kabupaten Gowa
Kabupaten Luwu
Kota Palopo
Kabupaten Badung
Kabupaten Buleleng
Kabupaten Jembrana
Kabupaten Karangasem
Kabupaten Bantul
Kota Yogyakarta
Kategori Pratama:
Provinsi Sumatera Selatan
Provinsi Sulawesi Tenggara
Provinsi Sulawesi Barat
Provinsi Maluku Utara
Provinsi Papua
Provinsi Gorontalo
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Provinsi Sulawesi Tengah
Kabupaten Pacitan
Kabupaten Kediri
Kabupaten Lumajang
Kabupaten Jember
Kabupaten Bondowoso
Kabupaten Bangkalan
Kabupaten Sampang
Kota Malang
Kabupaten Pendeglang
Kabupaten Banyuasin
Kabupaten Lahat
Kabupaten Musi Rawas
Kabupaten Ogan Komering Ilir
Kabupaten Ogan Komering Ulu
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
Kota Lubuklinggau
Kota Pagar Alam
Kota Palembang
Kota Prabumulih
Kabupaten Batanghari
Kabupaten Bungo
Kabupaten Tebo
Kabupaten Paser
Kabupaten Penajam Paser Utara
Kota Balikpapan
Kota Samarinda
Kota Kendari
Kabupaten Majene
Kabupaten Polewali Mandar
Kota Temate
Kabupaten Dharmasraya
Kabupaten Lima Puluh Kota
Kabupaten Sijunjung
Kabupaten Solok
Kota Padangpanjang
Kota Pariaman
Kabupaten Boven Digoel
Kabupaten Belitung Timur
Kota Pangkal Pinang
Kabupaten Lampung Barat
Kabupaten Pesawaran
Kabupaten Tanggamus
Kabupaten Way Kanan
Kabupaten Tulang Bawang
Kabupaten Pringsewu
Kabupaten Mesuji
Kabupaten Pesisir Barat
Kabupaten Lampung Utara
Kabupaten Katingan
Kabupaten Kotawaringin Barat
Kabupaten Kotawaringin Timur
Kabupaten Lamandau
Kabupaten Murung Raya
Kota Palangka Raya
Kabupaten Banjamegara
Kabupaten Blora
Kabupaten Boyolali
Kabupaten Karanganyar
Kabupaten Kendal
Kabupaten Purbalingga
Kabupaten Semarang
Kabupaten Wonogiri
Kabupaten Batu Bara
Kabupaten Karo
Kabupaten Labuhanbatu Utara
Kabupaten Mandailing Natal
Kabupaten Samosir
Kabupaten Tapanuli Tengah
Kota Gunungsitoli
Kota Medan
Kota Sibolga
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Kabupaten Minahasa
Kota Bitung
Kota Kotamobagu
Kota Manado
Kabupaten Aceh Barat
Kabupaten Aceh Timur
Kabupaten Bireuen
Kota Sabang
Kabupaten Bone Bolango
Kabupaten Gorontalo Utara
Kota Gorontalo
Kota Jakarta Timur
Kota Jakarta Barat
Kota Jakarta Utara
Kabupaten Kepulauan Seribu
Kabupaten Bima
Kabupaten Bandung
Kabupaten Bekasi
Kabupaten Cianjur
Kabupaten Gunungkidul
Kabupaten Kepulauan Anambas
Kabupaten Banjar
Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Kabupaten Tanah Bumbu
Kabupaten Indragiri Hilir
Kabupaten Indragiri Hulu
Kabupaten Kuantan Singingi
Kabupaten Rokan Hilir
Kabupaten Rokan Hulu
Kabupaten Bengkulu Tengah
Kabupaten Kepahiang
Kabupaten Lebong
Kabupaten Seluma
Kabupaten Enrekang
Kabupaten Kepulauan SelayarKabupaten Sidenreng Rappang
Kabupaten Klungkung
Kabupaten Tabanan.(*)
