MAMUJU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) terus memperkuat strategi terpadu dalam menghadapi tantangan kemiskinan dan stunting. Melalui rapat koordinasi lintas sektor yang digelar Kamis, 31 Juli 2025, Pemprov menegaskan komitmennya untuk mengintervensi 60 desa pada tahun anggaran 2026.
Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), menyebut program ini sebagai prioritas utama dalam agenda pembangunan daerah. Ia memastikan intervensi akan dilakukan secara berkelanjutan dan terukur, mencakup aspek kesehatan, infrastruktur dasar, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
“Hari ini kita pertegas program pengentasan kemiskinan dan pengendalian stunting. Kita sudah duduk bersama para bupati dan 26 SKPD. Tahun depan, 60 desa menjadi titik awal intervensi,” tegas SDK.
Tidak hanya sekadar rencana, SDK telah menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memprioritaskan alokasi anggaran terhadap program ini, dibandingkan kegiatan lainnya yang bersifat seremonial atau administratif.
“Insya Allah, ini yang jadi fokus utama. Saya tekankan ke OPD: dahulukan program ini. Setelah 60 desa tahun depan, akan kita lanjutkan ke 60 desa berikutnya, hingga seluruh 600-an desa di Sulbar bisa dijangkau dalam masa jabatan ini,” imbuhnya.
Langkah sistematis ini diharapkan mampu menekan secara signifikan angka kemiskinan dan stunting yang masih menjadi tantangan pembangunan Sulbar. Lebih dari itu, Pemprov Sulbar ingin memastikan setiap desa menjadi pusat pertumbuhan dan pelayanan publik yang inklusif dan manusiawi.
Dengan menyasar desa sebagai titik strategis pembangunan, Pemprov Sulbar mengusung semangat desa berdaya, masyarakat sejahtera mengubah intervensi teknis menjadi gerakan sosial bersama.(*)
