MAMUJU– Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kembali menegaskan komitmennya terhadap pendidikan tinggi, meski harus menyesuaikan langkah akibat tekanan fiskal dari pusat.
Di awal tahun 2025, Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga menetapkan alokasi beasiswa daerah sebesar Rp 7 miliar. Targetnya ambisius: membantu 50–60 persen mahasiswa kurang mampu di seluruh kabupaten.
Namun, rencana peningkatan anggaran menjadi Rp 15 miliar pada 2026 harus direvisi. Transfer dana dari pemerintah pusat mengalami pengurangan, memaksa Pemprov Sulbar menetapkan angka baru Rp 10 miliar.
“Pengurangan ini bukan karena kita mundur dari komitmen, tapi karena realitas fiskal yang harus kita hadapi bersama,” ujar Plt. Kepala Biro Pemkesra, Murdanil, Senin, 6 Oktober 2025.
Meski nominal berkurang, arah kebijakan tetap tegak lurus dalam mendukung mahasiswa kurang mampu agar tetap bisa kuliah. Murdanil menegaskan bahwa skema penyaluran akan diperketat agar tepat sasaran dan tidak menjadi sekadar formalitas.
Pemerintah daerah juga berjanji mengevaluasi skema bantuan pendidikan agar tetap berkelanjutan. Artinya, bukan hanya soal jumlah, tapi juga efektivitas dan keadilan distribusi.
“Kami ingin beasiswa ini benar-benar dirasakan oleh mereka yang paling membutuhkan. Bukan sekadar angka di APBD, tapi dampak nyata di kampus dan ruang belajar,” tambah Murdanil.
Di tengah keterbatasan, Pemprov Sulbar tetap menanam harapan: melahirkan generasi unggul yang kelak menjadi tulang punggung pembangunan daerah. Beasiswa bukan sekadar bantuan, tapi investasi sosial jangka panjang.(*)
