MAROS – Kesabaran warga Kecamatan Moncongloe, Maros, akhirnya berada di titik batas. Jalan Poros Pamajengan yang menjadi akses vital masyarakat dilaporkan mengalami kerusakan parah selama kurang lebih dua tahun tanpa penanganan serius.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dinilai lamban, bahkan terkesan abai terhadap kondisi yang sudah masuk kategori darurat.
Di tengah minimnya kepastian, warga memilih tidak lagi menunggu. Mereka bergerak sendiri, melakukan perbaikan jalan secara swadaya.
Sebuah langkah yang diambil oleh warga mencerminkan kegentingan sekaligus kekecewaan mendalam terhadap lambannya respons pemerintah.
Aktivis Muda Moncongloe, Hasan menyampaikan, bahwa kondisi ini bukan lagi sekadar keluhan biasa, melainkan sudah menjadi krisis yang nyata dirasakan setiap hari.
“Ini bukan baru kemarin. Sudah dua tahun kami menderita dengan kondisi jalan seperti ini. Lubang di mana-mana, rusak parah dan sangat membahayakan. Ini darurat, tapi seolah tidak dianggap darurat oleh pemerintah,”tegasnya.
Ironisnya, saat musim penghujan tiba, kondisi jalan semakin memburuk dan nyaris tak bisa dilalui. Genangan air setinggi kurang lebih 30 sentimeter kerap menutup badan jalan, mengubahnya menjadi kubangan luas yang menghambat seluruh aktivitas masyarakat.
“Kalau hujan turun, jalan ini berubah seperti sungai. Kendaraan banyak yang mogok, macet panjang tidak terhindarkan. Aktivitas warga lumpuh, ekonomi terganggu, tapi tetap saja tidak ada tindakan cepat,”lanjutnya dengan nada kecewa.
Kondisi ini bukan hanya mengganggu mobilitas, tetapi juga berdampak langsung pada roda ekonomi warga. Distribusi barang terhambat, akses menuju tempat kerja terganggu, hingga layanan dasar masyarakat ikut terdampak.
Lebih jauh, Hasan menyoroti sikap pemerintah yang dinilai tidak memberikan kepastian maupun solusi konkret. Menurutnya, janji-janji tanpa realisasi justru memperparah ketidakpercayaan masyarakat.
“Sudah sering disampaikan, sudah lama dikeluhkan, tapi tidak ada kepastian kapan diperbaiki. Kami akhirnya patungan, kumpulkan dana sendiri untuk perbaiki sebisanya. Ini bukan karena kami mampu, tapi karena kami terpaksa, demi kepentingan bersama”ujarnya.
Langkah swadaya yang dilakukan warga menjadi tamparan keras bagi pemerintah. Infrastruktur jalan yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara justru kini ditangani oleh masyarakat dengan segala keterbatasan.
“Fenomena ini memunculkan pertanyaan serius, di mana peran pemerintah ketika masyarakat harus memperbaiki sendiri jalan yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat,”terangnya, Jumat (27/03/2026).
Kondisi jalan Poros Pamajengan saat ini bukan lagi sekadar rusak, melainkan telah masuk kategori krisis infrastruktur. Tanpa penanganan cepat dan menyeluruh, kerusakan berpotensi semakin meluas dan membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Sorotan publik kini semakin tajam mengarah ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Lambannya penanganan dinilai bukan hanya persoalan teknis, tetapi mencerminkan lemahnya respons terhadap kebutuhan mendesak masyarakat.
“Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan hanya akses jalan yang rusak, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pun terancam runtuh,”tegasnya.
Warga Moncongloe telah bergerak. Kini publik menunggu, apakah pemerintah akan tetap diam atau akhirnya hadir dengan tindakan nyata.(*)
