MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) memperkuat sinergi dalam mendorong terciptanya dunia usaha yang berintegritas melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Dunia Usaha Antikorupsi.
Kegiatan yang digelar di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel ini menjadi bagian dari langkah pencegahan korupsi melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, khususnya bagi pelaku usaha di daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, saat membuka kegiatan menegaskan, bahwa pembangunan ekonomi berkelanjutan hanya dapat terwujud jika ditopang integritas kuat dan tata kelola yang transparan.
Menurutnya, Sulawesi Selatan memiliki potensi ekonomi besar dengan UMKM serta sektor usaha daerah sebagai tulang punggung pertumbuhan. Namun, potensi tersebut harus dijaga dari praktik korupsi yang dapat merusak iklim usaha.
“Kemajuan ekonomi yang berkelanjutan hanya dapat dicapai apabila ditopang oleh integritas yang kuat serta tata kelola yang transparan,” ujar Jufri.
Ia mengapresiasi konsistensi KPK RI dalam membangun budaya antikorupsi melalui program edukasi yang menyasar sektor-sektor strategis, termasuk dunia usaha.
Bimtek mengusung tema “Penanaman Integritas untuk Mewujudkan Dunia Usaha Antikorupsi”, yang dinilai bukan sekadar slogan, melainkan ajakan nyata untuk membangun ekosistem bisnis yang bersih dan kompetitif.
Pemprov Sulsel, lanjut Jufri, terus memperkuat sistem pengawasan melalui Inspektorat Daerah serta mendorong keterbukaan informasi publik guna mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pelayanan publik.
Langkah itu juga diarahkan untuk menekan biaya-biaya tidak resmi yang kerap menjadi hambatan bagi pelaku usaha.
“Kita sedang membangun benteng pertahanan kolektif untuk melindungi ekonomi rakyat dari ancaman korupsi yang merusak tatanan pasar,” tegasnya.
Ia memastikan birokrasi di Sulawesi Selatan harus menjadi fasilitator yang mempermudah investasi dan pertumbuhan usaha, bukan sebaliknya.
Jufri juga mengajak seluruh peserta memanfaatkan forum tersebut sebagai momentum memperkuat tata kelola dan komitmen antikorupsi.
“Mari jadikan momentum ini untuk berbenah, memperkuat tata kelola, dan bersama-sama mewujudkan Sulsel yang maju, mandiri, dan berintegritas,” katanya.
Kegiatan ini turut dihadiri Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI Wawan Wardiana, Plh Direktur Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI Dion Hardiko Sunarto, serta perwakilan BUMN, BUMD, dan pelaku usaha.
Melalui kegiatan ini, Pemprov Sulsel berharap terbangun kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah dan sektor swasta dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, bersih dan akuntabel di Sulawesi Selatan.(*)
