PAREPARE– Aliansi Komunitas Peduli Bangsa menggelar audiens di Kejaksaan Negeri Parepare dengan tujuan bersilaturahmi sekaligus mempertanyakan penanganan sejumlah kasus hukum. Namun, pertemuan yang diharapkan menjadi ruang dialog terbuka itu berakhir tidak sesuai harapan.
Pasalnya, kedatangan rombongan tidak didahului dengan pemberitahuan resmi kepada pihak kejaksaan. Rombongan diterima oleh Kepala Seksi Intelijen Kejari Parepare, Andi Unru. Dalam sambutannya, Presidium Aliansi, HA Rahman Saleh, menegaskan pentingnya kontrol publik terhadap penanganan kasus korupsi.
“Korupsi ini perlu dikontrol masyarakat. Kasus-kasus yang dekat dengan pejabat seringkali mudah diabaikan. Kami ingin mendengar langsung progresnya, sekaligus memberi masukan agar penanganan tidak berhenti di satu kasus saja. Kami menganggap penting bertemu langsung dengan pihak kejaksaan,” ujar Rahman.
Rahman tak menampik jika kedatangannya bersama yang lain kurang koordinasi. Terlebih, ada kegiatan pula yang dilaksanakan kejaksaan. “Intinya kunjungan silaturahmi ini adalah pemberitahuan awal dari kami, moga selanjutnya dapat diterima langsung oleh kepala kejaksaan,”jelasnya.
Sementara itu, Kasi Intel Kejari Parepare, Andi Unru, menekankan perlunya komunikasi dan penjadwalan sebelum audiens dilakukan. “Kami tidak pernah menolak masyarakat bertemu dengan pimpinan. Namun, sebaiknya ada pemberitahuan terlebih dahulu agar kami bisa menyiapkan waktu. Kantor kejaksaan terbuka 24 jam, tapi tetap harus dijadwalkan supaya tidak berbenturan dengan kegiatan lain. Kalau ada surat atau perwakilan yang datang lebih dulu, kami bisa atur waktunya,” jelasnya, Kamis, 7 Mei 2026.
Audiens yang berlangsung spontan ini pun menjadi catatan penting bagi kedua pihak. Aliansi menegaskan komitmen untuk terus mengawal isu korupsi di Parepare, sementara kejaksaan mengingatkan pentingnya prosedur agar dialog berjalan efektif dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
