PARE POS.CO.ID,POLMAN — Spanduk bertuliskan ‘Mendesak Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar untuk Menghapus Tes Wawancara’ mewarnai aksi penolakan Aliansi Masyarakat Polewali Mandar (AMP). Ratusan peserta aksi berasal dari HMI, GMNI, LPK, SAPMA dan LMND dengan mengatasnamakan AMP menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Polman, Kamis, 16 September 2021.
Koordinator Lapangan (Korlap) AMP yang juga Ketua HMI Cabang Polewali Mandar, Ridwan menyampaikan polemik Pilkades masih menjadi sorotan publik akhir-akhir ini, bagaimana tidak perencanaan pemilihan kepala desa yang di harapkan berjalan demokratis ternyata di back up dengan regulasi pelaksanaan yang mengandung unsur diskiriminatif serta tidak taat dalam pembuatan produk hukum perundang-undangan.
“Pemilihan kepala desa yang demokrasi sendiri merupakan tujuan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat tanpa memandang suku, ras, dan agama.Sejatinya arah demokrasi harus menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu hanya dapat dilakukan ketika setiap orang diizinkan untuk memilih dan dipilih tanpa memandang ras, jenis kelamin, atau faktor lain termasuk tidak membonsai hak warga negara untuk ikut berkompetisi di dalam pencalonan kepala desa,”tegasnya.
Sedangkan, kata Ridwan, fakta adanya pasal 24 huruf (Q) di dalam Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemilihan kepala desa yang mengatakan bahwa (syarat) pencalonan kepala desa harus di nyatakan lulus seleksi tertulis dan wawancara. Padahal terkhusus dalam seleksi wawancara sendiri tidak disediakan barometer untuk mengukur hasil secara objektif.
Imbasnya proses penjaringan dan penyaringan ini akan dilaksanakan atas dasar subyektifitas berdasarkan suka dan tidak suka. Belum lagi polemik, lanjutnya, tidak diubahnya perda terlebih dahulu sebelum melaksanakan tahapan pemilihan kepala desa. ” Ini semakin menandai ketidaksiapan mekanisme palaksanan pemilihan kepala desa,”ungkap Ridwan.
Jika mekanisme pemilihan kepala desa tidak di perbaiki maka, kata Ridwan yang akrab disapa Kidu, menghawatirkan adanya potensi chaos di kemudian hari dan ini menjadi sangat mungkin terjadi sebagaimana pengalaman Pilkades sebelumnya di tahun 2018 silam.
Untuk itu AMP dengan ini menyatakan sikap, regulasi mekanisme pemilihan kepala desa kami nilai bermasalah. Mendukung sepenuhnya untuk memperbaiki mekanisme pemilihan kepala desa yang terindikasi kuat dijadikan sebagai lahan praktek pasar gelap kepentingan (Conflict Interest). Mendukung sepenuhnya untuk menghilangkan tahapan seleksi wawancara karena terindikasi kuat menjadi alat membonsai demokrasi dan berpotensi menjadi kejahatan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Mendesak Bupati dan DPRD Kabupaten Polman agar segera mamperbaiki mekanisme pemilihan kepala desa dengan menyiapkan payung hukum beserta tekhnis pelaksanan yang sesui dengan aturan yang berlaku.
“Iya, kami mendesak Bupati Polewali Mandar bersama dengan DPRD untuk menghilangkan tes wawancara. Jika dalam waktu dekat tuntutan kami tidak di indahkan maka kami akan turun dengan jumlah massa yang lebih banyak,”tegas Ridwan.
Diwaktu yang sama, ratusan massa dari bakal calon kepala desa yang mengatasnamakan Forum Komunikasi Bakal Calon Kepala Desa dan Masyarakat (FKMD) menggeruduk gedung DPRD Polman. FKMD menuntut agar DPRD mendukung Pilkades serentak dan tidak menunda tahapannya. Adapun tuntutan masa aksi yaitu menolak penundaan Pilkades, tidak percaya lagi lembaga DPRD, meminta DPRD mengikuti hasil konsultasi dengan Kemendagri, meminta Bupati untuk melanjutkan tahapan Pilkades serta meminta Dinas PMD untuk tidak menghiraukan sikap DPRD.
Peserta Aksi FKMD, Jais mengungkapkan, harusya DPRD mendukung dan mensupport tahapan Pilkades yang tengah berjalan. Bukan malah membuat konflik, jadi kami berharap Pilkades ini mendapat support dan dukungan dari DPRD. “Kami para bakal calon dan panitia tidak ada yang komplain, sehingga kita berharap DPRD sejalan dengan eksekutif untuk mensukseskan Pilkades serentak di Kabupaten Polman,”tutupnya. Aksi kedua massa ini pun dikawal pihak kepolisian dan berakhir dengan damai.(win/B)
