KILASSULAWESI.COM, MAJENE- Pembahasan ranperda tentang APBD Perubahan (APBD-P) tahun 2021 terus dibahas di gedung DPRD Majene. Setelah melalui tahapan pendapatan daerah yang dinilai anjlok, kini sudah masuk tahapan belanja pada APBD-P. Satu persatu pos belanja di setiap OPD turut serta dibedah oleh badan anggaran (Banggar) DPRD Majene bersama dengan tim anggaran eksekutif yang dipimpin unsur pimpinan DPRD Majene bersama dengan Pj Sekda Majene.
Kepala Bidang (Kabid) Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Majene, Rudi Hartanto yang juga tim anggaran eksekutif dalam pemaparannya menguraikan, pada pos belanja daerah di APBD-P tahun 2021 mengalami penambahan angka sebesar Rp37. 826.246.884 atau lebih dari Rp37 miliar.
Hal itu, kata Rudi, disebabkan beberapa faktor diantaranya adanya insentif tenaga kesehatan (Nakes) yang terkait dengan masa pandemi Covid 19. Jumlahnya mencapai Rp3.784.299.199 atau lebih Rp3,7 miliar. ” Rinciannya insentif Nakes untuk tahun 2020 di RSUD Majene dan PKM sekitar Rp2.336.441.987 atau Rp2,3 miliar. Sedangkan insentif Nakes di RSUD Majene tahun 2021 mulai Januari-Mei sudah mencapai Rp1.447.857.212 atau lebih dari Rp1,4 miliar. Itu belum termasuk bulan berikutnya hingga desember karena belum masuk laporannya,”jelasnya.
Selain itu, ada juga biaya sosialisasi melalui videotron sebesar Rp1.450.000 000 atau Rp1,4 miliar serta pembayaran utang pihak ketiga tahun 2020 sebesar Rp3, 697.482.336 atau sekitar Rp3,6 miliar. Serta masih banyak pos penambahan belanja lainnya termasuk belanja barang dan jasa.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Majene, Adi Ahsan menyebutkan pada intinya seluruh belanja yang ada di APBD-P mestinya sesuai mekanisme yang ada. Terlebih tugas banggar itu adalah fokus pada penganggarannya bukan bicara teknis. ” Karena itu, pada tugas banggar perlu mencermati apa yang perlu dianggarkan di APBD-P. Jangan bicara teknis karena ada OPD bersangkutan yang lebih paham,”tutupnya. (edy/B)
