Tata Kelola Pemerintahan Bidang Keuangan Parepare Mulai Dipertanyakan, Kok Bisa Defisit ?

Bincang serius warga. Ketua Indonesian Care (INCARE) Kota Parepare, Andi M Ilham Abidin bersama sejumlah warga di Warkop 588

PAREPARE, KILASSULAWESI– Kasus OTT yang menjerat kepala daerah terkait kasus suap laporan keuangan yang melibatkan oknum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kabupaten Bogor. Mulai menjadi bahan perbincangan di sejumlah masyarakat khususnya yang intens sebagai pemerhati kebijakan publik pada bincang ringan di beberapa warung kopi (Warkop) di Kota Parepare.

Sejumlah pihak pun menilai para kepala daerah sangat mendambakan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari laporan keuangannya. Status tersebut dikeluarkan BPK setelah melakukan pemeriksaan.

Bacaan Lainnya

Begitu mendapat status WTP itu, sejumlah kepala daerah menjadi euforia. WTP menjadi suatu hal yang sangat dibanggakan ke mana-mana. Dipamerkan. Tak jarang diumumkan, baik lewat berita maupun iklan, di media massa. Sekaligus sebagai pengumuman bahwa opini WTP tersebut dijadikan alasan pembenaran bahwa seakan tidak ada penyimpangan dan korupsi dalam pengelolaan anggaran.

” Makanya dengan adanya kasus ini, bisa menjadi cerminan bahwa capaian WTP tak selamanya menjadi jaminan jika dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan tidak terjadi perilaku penyimpangan. Liat maki Kota Parepare,”ujar Muhajir salah satu penikmat Kopi di Kota Parepare.

Berbeda halnya dengan Ketua Indonesian Care (INCARE) Kota Parepare, Andi M Ilham Abidin bahwa apa yang dilakukan Bupati Bogor yang baru saja terjaring OTT oleh KPK mengindikasikan bahwa dalam pelaksanaan penilaian oleh sebuah Lembaga Auditor indikasi perilaku korupsi bisa saja terjadi. Dan hal tersebut terbukti dengan adanya keterlibatan beberapa oknum auditor BPK Perwakilan Jawa Barat dalam memburu status opini WTP. Hal ini, kata Andi M Ilham, telah membuka mata publik. Dalam prakteknya pula terdapat modus dan istilah menghias rapor keuangan.

Bagaimana dengan Kota Parepare ?. Ilham sapaan akrabnya menyebutkan saat ini kredibilitas dan integritas BPK sedang dipertaruhkan, muncul pertanyaan ‘tongeng moga’ terhadap opini WTP yang selama ini menjadi trade mark oleh setiap daerah yang diberikan pasca penilaian terhadap laporan keuangan pada masing-masing daerah.

Sebab bisa saja indikasi perbuatan suap menyuap oknum antara pejabat pemerintah dan oknum auditor yang terjadi pada Pemkab Bogor yang terjaring OTT oleh KPK baru baru ini juga bisa terjadi pada daerah lain meski belum terungkap oleh lembaga anti rasuah kita yakni KPK.

Hal yang mesti menjadi sorotan khususnya capaian dari WTP Pemkot Parepare pada penganggaran tahun 2021 kemarin adalah kasus yang dialami para kontraktor dimana proyek telah selesai dikerjakan, namun tidak terbayarkan hingga April menjelang Lebaran 2022 .

Disinilah sangat mengindikasikan bahwa terjadi pelanggaran , sementara setiap proyek yang akan di tender tentu dinyatakan punya anggaran dengan nomor rekening pada masing masing dokumen penggunaan anggaran (DPA) dan siap dibayarkan ketika selesai.

Meski pada kenyataannya tidak dibayarkan dengan dan atau tanpa kejelasan yg pasti , sebab jika tidak punya anggaran mengapa paket tersebut diserahkan ke pengadaan barang dan jasa (PBJ) untuk tayang dan selanjutnya dilakukan tender.

Keanehan berikutnya, lanjut Ilham, Inspektorat (APIP) sepertinya sedang tidur nyenyak dan seakan tidak melihat hal ini. Estimasi nilai defisit Rp 70 miliar itu dari total surat perintah pencairan dana (SP2D) yang sudah terbit dan belum terbit. ” Ini aneh bin ajaib kalau Parepare dapat WTP lagi tahun 2021,”tegasnya, Jumat 29 Apri 2022 malam ini.

Walau kita pahami daerah yang mendapat opini WTP akan mendapat award berupa penambahan anggaran dalam bentuk dana insentif daerah (DID) dimana untuk tahun 2020 Pemkot Parepare diganjar tambahan anggaran Rp 35 miliar, luar biasakan.

Ilham menambahkan jika apa yang didengungkan pemerintah kota parepare atas tata kelola pemerintahan bidang keuangan yakni 3T yakni Taat Asas, Taat Administrasi dan Taat Keuangan jangan sampai hanya isapan jempol.

Buktinya, desas desus dimana tambahan penghasilan pegawai (TPP) PNS Parepare belum menunjukan titik terang akan dibayarkan 100 persen.” Kita tetap berharap semua akan baik-baik saja,”tutupnya.(*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *