PAREPARE, KILASSULAWESI– Sejumlah lembaga sosial masyarakat meminta agar Inspektorat Parepare untuk mengaudit anggaran dari berbagai kegiatan yang diselenggarakan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Parepare. Salah satunya menyangkut penyelenggaraan laga uji coba antara PSM Makassar vs Sulut United di Stadion Gelora BJ Habibie yang berakhir dengan kemenangan pasukan Ramang.
Dimana terindikasi sejumlah penggunaan anggaran dari Disporapar dinilai tak sesuai dengan peruntukannya. Contoh kecil, terkait pemeliharaan stadion yang secara resmi masih bernama Stadion Gelora Mandiri. ” Kita tahu, jelang laga ini. ASN dan P3K dilibatkan untuk melakukan pembersihan stadion. Belum lagi pengecetan, konon dibiayai oleh OPD lain. Ini tidak mungkin tak memiliki anggaran,”ungkap Ketua Gerakan Masyarakat Pemerhati Ajatappareng (Gempar), Kota Parepare, H Makmur M Raona, Selasa 7 Juni 2022.
Maka, kata H Makmur, sudah seharusnya menjadi tanggungjawab inspektorat untuk memeriksa dengan menjelaskan sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), agar tidak ada dusta diantara kita. Dan jika tak dilakukan tentu aparat penegak hukum (APH) bisa memeriksa akan dugaan terjadinya penyelewengan didalam institusi Disporapar Parepare.
Bukan hanya itu, berbagai kegiatan yang dilakukan terkait kepariwisatan selama ini tak memiliki efek atau dampak bagi masyarakat. Sebab rata-rata setelah dikerjakan tidak terpelihara yang akhirnya rusak. Meski tidak mengklaim telah terjadi sesuatu yang tak beres, namun peran yang ditunjukkan Disporapar Parepare merupakan bukti tidak sinkronnya instansi itu dalam melaksanakan program kerja.
Terbaru, dan akan menjadi pantauan adalah revitalisasi Stadion Gelora BJ Habibie (GBH) dengan nilai proyek mencapai Rp 2,9 Miliar yang nomenklaturnya Disporapar Kota Parepare. Kini dalam proses masa sanggahan dari sejumlah perusahaan yang memasukan penawaran kerja. ” Sangat berpeluang besar potensi pelaksanaan proyek dibawah standar, dan besar potensi kerugian terjadi. Terlebih, pihak penawar berani menurunkan harga kontrak hingga 11 persen,”ungkapnya.
Soal kebudayaan, lanjutnya, ada tidak festival budaya yang dilakukan Disporapar dan berbagai bangunan sebagai dukungan perkembangan wisata apa terpelihara dengan baik. Kayaknya kegiatannya selama ini cuma mengumbar janji tanpa mampu untuk merealisasikannya. “Mana wisatawan yang sering didengungkan ingin berkunjung ke parepare. Yang ada malah pengunjung lokal, itupun hanya untuk berniaga, bukan berwisata,”tegasnya pria yang berprofesi pengacara tersebut. Dia pun menambahkan, peran wakil rakyat di DPRD Kota Parepare juga harus menyikapi persoalan ini. ” Jangan cuma memahami persetujuan anggaran bagi dinas-dinas, tanpa melihat dampak dan hasilnya,”tutupnya.(*)
