JAKARTA, KILASSULAWESI– Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, dalam rapat kerja nasional (Rakernas) Partai Nasdem digelar 15-17 Juni 2022. Ada penyampaian tiga nama yang direkomendasikan sebagai calon presiden (capres) 2024. “Nanti kita sampaikan 3 nama pada Ketum akan dibacakan di Rakernas,” kata Johnny di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta, Senin 13 Juni 2022.
Ada 3 nama yang akan diberikan kepada Surya Paloh, ditetapkan satu capres yang bakal diusung. Selanjutnya, capres yang sudah diusung itu nantinya pula akan didiskusikan bersama calon mitra koalisi NasDem. “Jadi, calon-calon mitra koalisi nanti akan kami bicarakan setelah rakernas,” kata Johnny.
Johnny mengatakan, partainya hingga saat ini belum mengusung kandidat calon presiden (capres) dan cawapres. Adapun nama kandidat capres nantinya baru akan dibahas pada Rakernas. “Nanti hasil output dari Rakernas antara 3 sampai 4 calon presiden mungkin akan dihasilkan itu. Karena rapatnya baru akan dilakukan tanggal 15-17 Juni nanti, jadi belum ada nama,” kata Johnny G Plate kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 8 Juni, lalu.
Saat ditanya mengenai siapa nama kandidat yang bakal diusung, apakah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, bahkan hingga ada pula nama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Johnny pun enggan menjelaskan lebih lanjut. “Belum ada namanya, jangan mendahului,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Steering Committee (SC) Rakernas Nasdem, Willy Aditya menuturkan, dalam rakernas ini tak mengundang partai lain. “Jadi prosesnya bagaimana pemantapan konsolidasi ke partai,” ujarnya. Selain itu, kata dia, agenda Rakernas ini juga sebagai momentum untuk melakukan evaluasi internal. “Ini sebagai bagian untuk melakukan evaluasi internal, dimana Nasdem sedang mengembangkan beberapa hierarki yang berbasis kepada elektronik,” ucap Willy. Setelah rekomendasi 3 nama Ketua Umum Surya Paloh akan melakukan komunikasi politik dengan partai-partai lain. “Ketua umum lah yang kemudian menjadi lokomotif untuk melakukan komunikasi politik dengan partai-partai yang ada,”tutup Willy.(*)
