PAREPARE, KILASSULAWESI– Komisi III DPRD Parepare mengunjungi Depo Pertamina Parepare, Selasa 7 Maret 2023. Kunjung tersebut terkait dengan safety atau keamanan masyarakat yang berdomisili disekitar Depo Pertamina Parepare. Hal ini dibenarkan Fahrougi Andriani Sumampouw selaku Area Manager Comm, Rel & CSR PT Pertamina Region Sulawesi.
Menurutnya, kunjungan komisi III sekaitan dengan musibah kebakaran yang terjadi di Depo Pertamina Plumpang Jakarta Utara.
“Kami apresiasi kunjungan Komisi III. Mereka datang untuk mengecek apa saja aspek safety, fasilitas dan sarana yang ada di Depo Pertamina Parepare,” ujarnya saat ditemui dalam agenda ramah tamah dengan media cetak dan online di Teras Empang.
Didampingi mantan Supervisor Communication & Relation Pertamina Patra Niaga Region Sulawesi, Taufik Kurniawan dan Andi Zakiah Safitri Officer Communication & Relation. Fahrougi Andriani Sumampouw yang akrab disapa bang Ogi mengatakan, dari hasil pertemuan itu akan ditindaklanjuti dengan pertemuan bersama pihak pemerintah daerah, terkait penataan wilayah dan tata ruang.
“Jadi kami sampaikan bahwa terkait buffer zone atau wilayah terdekat dengan Depo Pertamina Parepare nantinya akan ditindaklanjuti dengan rapat bersama pemerintah daerah, yakni segala bentuk tata ruang akan dibahas lebih lanjut,” paparnya.
Ia meyakinkan bahwa Pertamina selalu memperhatikan aspek-aspek keamanan wilayah serta penanggulangan keadaan darurat dimana saja terminal BBM Pertamina berada. “Yang pasti aspek safety selalu kami lakukan dimanapun kami bekerja. Kami selalu membentuk tim penanggulangan keadaan darurat diseluruh wilayah operasi pertamina dan secara berkala kami inspeksi terhadap sarana dan fasilitas di unit operasi,” tutur Ogi.
Pertamina juga kata dia akan melakukan sosialisasi atau pelatihan keadaan darurat yang lebih masif menyikapi musibah yang terjadi Plumpang. Senada disampaikan Taufik Kurniawan Depo Pertamina memiliki standar safety yang sangat ketat, kemudian setiap tahun Depo Pertamina Parepare melakukan safety drill (latihan keselamatan) atau latihan tanggap bencana.
“Setiap tahun, terakhir bulan Maret 2022 itu kita melakukan safety drill atau latihan tanggap bencana itu bersama dengan warga sekitar di TBBM Parepare, sehingga warga sudah terbiasa menghadapi kejadian ataupun insiden yang mungkin terjadi seperti di TBBM kita di Plumpang,” jelas Taufik.
Taufik menjelaskan, safety drill bertujuan untuk membiasakan warga sehingga mereka tidak panik dan menjadi komponen cadangan Pertamina, secara sebaliknya Pertamina juga bisa membantu warga apabila terjadi kebakaran di pemukiman yang cukup padat di sekitar wilayah TBBM Parepare ini.
Terkait area pemukiman warga yang dekat dengan Depo Pertamina Parepare yang berada di sebelah kanan dan kiri itu seperti yang disebutkan oleh Ketua Komisi III DPRD Parepare, Taufik mengatakan, memang perlu menjadi perhatian serius, namun kata dia, hal itu perlu kajian yang mendalam dari seluruh stakeholder dari pemerintah daerah, DPRD maupun Pertamina.
Untuk itu, kata dia, akan ada rapat lanjutan bersama pemda sesuai yang disampaikan Ketua Komisi III DPRD Parepare, untuk menindaklanjuti rencana tata ruang disekitar wilayah TBBM Parepare. “Dan kami sangat apresiasi, dan kami juga akan sampaikan ini ke pusat,” katanya.
“Apalagi Kota Parepare termasuk wilayah yang akan menjadi penyangga Ibu Kota Negara (IKN) yang akan menjadi wilayah sangat besar, sehingga kebutuhan distribusi BBM pun akan meningkat. Oleh karena itu, kita harus perhatikan apakah wilayahnya ini perlu pengembangan atau tidak dan seperti apa nantinya, itu akan dikaji lebih lanjut dengan pemerintah daerah,” urainya.
Kunker dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kota Parepare Ibrahim Suanda, didampingi Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Parepare, Satriya, Sekretaris, Hermanto, dan anggota, Kamaluddin Kadir, Suyuti, Nasarong. Ibrahim Suanda mengatakan, kunker ini untuk melihat Standard Operating Procedure (SOP)
Depo Pertamina Kota Parepare.
Dia menilai, kunjungan ini sangat penting pasca tragedi ledakan Depo Plumpang.
Dia mengungkapkan, berdasarkan penjelasan yang diterima dari pihak Depo Pertamina bahwa proses safety yang ada, sudah sangat memenuhi standar. Hanya saja, ke depannya dibutuhkan perbaikan dalam proses jangka waktu yang panjang.
“Kami sampaikan tadi yang perlu menjadi perhatian ini adalah pemukiman warga yang berada di sebelah kiri dan kanan dari Depo Pertamina Parepare untuk diperhatikan. Paling tidak kami berharap bisa diusulkan ke pusat, masyarakat yang ada disekitar itu dimasukkan ke asuransi,apakah dia asuransi kelompok atau asuransi masyarakat,” kata Ibrahim Suanda.
Bukan hanya itu, di sekitar Depo Pertamina ada sekolah yang jaraknya kurang lebih 30 meter dari tangki bahan bakar. “ Sekolah (SDN 34) yang berada di sebelah kiri Depo Pertamina perlu diperhatikan, karena jaraknya dari tangki penampungan kurang lebih hanya 30 meter. Ini ke depan yang perlu dipikirkan untuk merelokasi sekolah itu,” jelas legislator PAN ini.
Kekhawatiran sama juga diungkapkan Wakil Ketua Komisi III, Satriya. Dirinya meminta agar sekolah itu menjadi perhatian serius. “Dari kami Komisi III memberikan ‘PR’ bagi pihak Depo Pertamina agar dapat memberikan jawaban kaitanya antisipasinya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjangnya, seperti apa itu?,” kata legislator PDI Perjuangan ini.
Senada juga disampaikan anggota Komisi III, Kamaluddin Kadir. Ia menyebutkan, Depo Pertamina ini menyuplai bahan bakar minyak (BBM) menjangkau wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) hingga Sulawesi Barat (Sulbar). Kendati jika kebutuhan BBM di wilayah Sulsel dan Sulbar ada peningkatan, sebaiknya Depo Pertamina tidak lagi membangun tangki penampungan BBM. “Saya pikir jumlah 12 tangki BBM dengan kapisitas yang bervariasi, sudah memadai. Kalau pun untuk memenuhi kebutuhan BBM di Sulbar, idelanya membangun lagi Depo untuk menjangkau Sulbar,” kata legislator Gerindra ini.
Karena itu, Kamlauddin Kadir menegaskan, Komisi III meminta Depo Pertamina tidak lagi menambah tangki penampungan BBM di Parepare. “Kalau pun tetap menambah tangki, maka radius akan semakin dekat dari pemukiman warga,” bebernya.
Selain soal tangki BBM, Kamaluddin Kadir mengungkapkan, Komisi III juga meminta Depo Pertamina untuk meningkatkan program CSR. “Termasuk, pembebasan lahan dari kiri dan kanan supaya radiusnya semakin jauh. Terpenting, soal radius jarak tangki BBM berkapasitas 5.000 kilometer dari sekolah yang dipikirkan,” tutupnya. (*)
