PAREPARE, KILASSULAWESI– Setelah menjadi daerah yang pertama di Sulawesi Selatan, sesuai Data BPS Parepare juga menjadi 10 kota tertinggi inflasi di Indonesia 6,66%. Kini masyarakat kembali dihebohkan dengan besaran defisit APBD yang didengungkan sejumlah LSM di Kota Parepare, estimasi nilainya pun diprediksi mencapai Rp 117 miliar.
Defisit APBD merupakan selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah pada tahun anggaran yang sama. Defisit terjadi bila jumlah pendapatan lebih kecil daripada jumlah belanja. Pembina LSM Fokus, HA Rahman Saleh turut menanggapi defisit APBD yang terjadi di Kota Parepare.
Menurutnya, hal yang menyebabkan defisit itu akibat dari kurang cermatnya wakil rakyat di DPRD. Maka, DPRD itu menjadi bagian dari defisitnya APBD. “Maka sulit diharapkan, jika keinginan segelintir teman yabg berharap agar DPRD mampu melakukan tupoksinya,
karena mereka menjadi bagian penyebab defisit,”tegasnya.
Defisit terjadi, kata Rahman Saleh, karena kurangnya pencermatan terhadap APBD. ” Kalau proyeksi belanja lebih besar dari pendapatan pasti otomatis defisit, karena pada pembahasan saja mereka yang diharapkan lalai. Pembahasan anggaran hanya seminggu, jadi jangan meki yakin. Kalau kami dulu, satu bulan itu siang malam dicermati yang tidak rasional,”ungkap mantan Anggota DPRD Parepare tersebut.
Alasan kedua kenapa DPRD membebani anggaran, itu dilihat dari perjalanan dinas yang begitu besar. ” Tahun lalu saja mencapai Rp 10 miliar, dan mungkin tahun ini tidak jauh dari nilai tersebut. Jadi kalau teman-teman di DPRD punya itikad baik, minta diaudit investigasi ke BPK . Bukan audit general yang tiap tahun itu, yang dibutuhkan audit investigasi bisa diminta oleh DPRD dan LSM,”tegasnya.
Ia pun mengakui dalam penyusunan anggaran itu sejak penyusunan pasti ada proyeksi pendapatan dan belanja berdasarkan program yang masuk, kemudian sumber pendapatan. Nanti dari situ sudah bisa dihitung berapa kekuatan pendapatan kita. “Ini yg tidak jelas, istilahnya jor-joran saja untuk memenuhi target program walikota, akhirnya terjadilah seperti ini tidak ada lagi kontrol yang baik mengenai penggunaan anggaran yang ada. Jadi kalau memang proyeksi pendapatan kita hanya Rp 700 miliar kenapa mesti didesain menjadi Rp 900 miliar atau Rp 1 triliun berarti memang kita sudah desain defisit,”ungkapnya.
Maka disinilah peranan DPRD, ada namanya tim banggar. “Tapi bagaimana kalau hanya jadi stempel, jadi kita anggap wajar defisit. Karena dari awal memang DPRD tidak peduli. Dan saat ini, DPRD Kota Parepare sudah tidak punya wibawa dan tidak direkeng sama kepala daerah yakni walikota,” jelasnya.
Makanya kita hanya berharap dari LSM, karena kalau DPRD diharapkan pasti tidak mau karena mereka juga akan kedapatan. “Harapan kita saat ini sulit, kecuali menunggu pergantian walikota karena dua pilar APBD itu adalah efektif dan efisien dan sekarang sudah tidak ada berpikir seperti itu karena mereka para wakil rakyat ini berlomba-lomba membegal anggaran menghadapi pemilu 2024,”tutupnya.(*)
