Dewas dan Kabag Perekonomian jadi Saksi Terdakwa Tipikor Haris Yasin Limpo dan Irawan Abadi

MAKASAAR, KILASSULAWESI– Penuntut Umum Kejati Sulsel kembali menghadirkan tiga saksi dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Negeri Makassar, Kamis, 15 Juni 2023.

Tiga saksi yang dihadirkan yakni dewan pengawas (Dewas) PDAM Kota Makassar serta Kabag Perekonomian Pemkot Makassar. Dua orang Dewas PDAM yang hadir yakni H. IS (Dewan Pengawas PDAM Tahun 2016 -2017) dan AH (Dewan Pengawas PDAM 2018-2020). Sedangkan Kabag Perekonomian Pemkot Makassar yakni NKZ.

Bacaan Lainnya

Tim Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yaitu Muhammad Yusuf, Mudazzir Munsyir, Abdullah, Kamaria, Sulwahidah dan Ariani Femi. Penuntut Umum Muhammad Yusuf mengatakan, agenda sidang yakni pemeriksaan alat bukti saksi. Penuntut Umum telah memanggil tiga orang saksi guna membuktikan dakwaan terhadapat dua terdakwa yakni Haris Yasin Limpo dan Irawan Abadi.

Dalam surat dakwaan penuntut umum menyatakan, Haris Yasin Limpo dan Irawan Abadi telah melakukan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Kota Makassar Untuk Pembayaran Tantiem Dan Bonus/Jasa Produksi Tahun 2017 Sampai Dengan Tahun 2019 Dan Premi Asuransi Dwiguna Jabatan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2016 Sampai Dengan Tahun 2019 dengan dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Subsidiair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Perbuatan terdakwa telah menginisiasi penggunaan Dana PDAM Kota Makassar untuk Pembayaran Tantiem DAN Bonus/Jasa Produksi Tahun 2017 dan Tahun 2019 serta Premi Asuransi Dwiguna Jabatan Walikota DAN Wakil Walikota Tahun 2016 S.D Tahun 2019, mengakibatkan kerugian keuangan daerah kota Makassar khususnya PDAM kota Makassar dengan nilai total sebesar Rp 20,3 miliar.

Persidangan berlangsung hingga pukul 13.30 Wita, selanjutnya Majelis Hakim menunda persidangan dan dilanjutkan pada, Kamis, 22 Juni 2023 dengan agenda memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan alat bukti saksi lainnya.(*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *