Kepala BKPSDM Terpojok di RDP, FMB Beberkan Kezaliman Pemkot Parepare Era TP ke ASN

Ketua YLBH Sunan, M Nasir Dollo saat membeberkan berbagai persoalan yang terjadi di era pemerintahan Taufan Pawe kepada ASN

PAREPARE, KILASSULAWESI– Kepala BKPSDM Kota Parepare, Adriani Indrus terpojok dengan berbagai bukti yang disampaikan peserta Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Kota Parepare. Salah satunya terkait demosi atau sanksi penurunan pangkat yang diberikan kepada sejumlah ASN, salah satunya ke mantan Sekda Parepare, Iwan Asaad.

Hal itu dibeberkan Ketua Umum YLBH Sunan, M Nasir Dollo mewakili Forum Masyarakat Bahagia (FMB) Kota Parepare. M Nasir Dollo menegaskan dalam RDP tersebut jika apa yang dipertontonkan Pemerintah Kota Parepare di era Taufan Pawe selama ini adalah sebuah kezaliman dan pembodohan ke ASN.

Bacaan Lainnya

” Mau bukti, apakah ada orang (ASN-red) dijatuhi hukuman tanpa pemeriksaan sebelumnya. Apakah mungkin seseorang dinyatakan terbukti bersalah, pada hal terduga saja tidak pernah. Penjajah saja tidak pernah menerapkan hukum, orang hingga dua kali dijatuhi hukuman dalam satu pokok perkara. Itu sungguh sebuah kebobrokan,” bebernya.

Praktisi hukum, dosen dan juga pengacara itu pun mengaku tak kenal dengan mantan Sekda Parepare. “Saya bukan penjilat atau apalah, tapi saya secara umum suka bersama orang teraniaya dengan perlakukan yang biadab tak tega buat saya,” tegasnya.

M Nasir Dollo pun dengan lantang menuturkan, bahwa selama ini banyak permainan kotor. “Jadi saya mohon dengan hormat, bila mengaku menjunjung tinggi sistem pemerintahan yang baik. Maka dengan sendirinya mantan Sekda Parepare itu tidak akan pernah dicopot dari jabatannya. Hingga penurunan pangkat sampai dengan posisinya saat ini,”jelasnya.

Jika, ibu (Adriani-red) mengatakan tentang staf khusus sama dengan tulisan Prof Amiruddin Ilmar. Maka ibu hanya mengutip dalam UU yang juga tak pernah mengatur soal jabatan Staf Khusus kepresidenan, begitu juga kementrian. Tapi itu lumrah dalam hukum, sehingga menjadi hukum yurisprudensi karena sejumlah daerah telah menerapkannya. “Jadi saya yakin ibu dalam menerapkannya sistim pemerintahan adalah sunguh-sunguh amburadul dan tidak bermoral,” tegasnya.

Tak sampai disitu, M Nasir Dollo juga menyoroti tentang hadirnya konsultan pemerintah daerah, penasehat hukum dan para tenaga ahli Pemkot Parepare. “Ada 15 prof, jangan bilang ibu tidak tahu. Ada 7 penasehat hukum dan belum lagi tenaga ahli. Ini sungguh tidak bisa dibayangkan, dan disitu ada potensi kerugian negara yang terjadi,” timpalnya.

Ketua Komisi I DPRD Kota Parepare, Rudy Najamuddin usai mendengarkan berbagai penyampaian atas persoalan selama ini. Maka apa yang dihasilkan dari RDP melahirkan beberapa rekomendasi yang akan disampaikan ke Pj Wali Kota Parepare dan ditembuskan ke Pemerintah Provinsi hingga KemenpanRB serta BKN.

Dan saat ini rekomendasi tersebut diantaranya meminta menata ulang sistem birokrasi yang diduga kuat penuh dengan kepentingan atau cawe-cawe politik mantan Wali Kota Parepare. Mendesak pengawasan menyeluruh atas netralitas ASN. ” Apa lagi terungkap dari rilis Bawaslu, jika potensi kerawanan netralitas ASN dalam Pemilu 2024 cukup besar. Dimana Kota Parepare masuk 20 besar nasional daerah rawan netralitas ASN,”ujar Rudy Najamuddin.

Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan dan audit ke Kepala BKPSDM Kota Parepare. Etika dalam birokrasi pemerintahan dan juga standar ganda dalam penerapan aturan selama ini antara Perwali dan Undang-undang.(*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *