Sumpah Pocong dan Copot Jabatan Kepala BKPSDM Menggema di RDP Komisi I DPRD Parepare

Kepala BKPSDM Kota Parepare, Adriani Idrus saat menyampaikan tanggapannya di RDP Komisi I DPRD Kota Parepare

PAREPARE, KILASSULAWESI– Tantangan sumpah pocong hingga desakan pencopotan jabatan Kepala BKPSDM, Adriani Idrus mewarnai Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan Komisi I DPRD Kota Parepare bersama Forum Masyarakat Bahagia (FMB) Kota Parepare, Selasa, 21 November 2023.

RDP yang digelar di ruang rapat Badan Musyawarah dan Badan Anggaran Gedung DPRD Kota Parepare, berlangsung alot. Berbagai persoalan terkait upaya mewujudkan reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance tak terlaksana dengan baik selama ini.

Bacaan Lainnya

Utamanya dalam pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

Hal itu disampaikan Ketua Koalisi Masyarakat Parepare Anti Korupsi (Kompak) Parepare, Mu’tashim Ary Fasieh akan kondisi yang selama ini terjadi dalam pemerintahan sebelumnya.

“Makanya dengan berbagai informasi yang diterima, mulai dugaan jual beli jabatan, penempatan dan mutasi, rotasi serta demosi atas dasar like and dislike oleh Taufan Pawe sebagai Wali Kota. Kini membutuhkan kejujuran dari Kepala BKPSDM akan suara-suara yang berkembang di masyarakat hingga ASN itu sendiri,”tegasnya.

Kepala BKPSDM yang menerima berbagai masukan dalam RDP hanya tertunduk diam dan sekali-kali mencatat apa yang disampaikan peserta RDP. Bahkan hingga tantangan untuk melakukan sumpah pocong pun terlontarkan atas berbagai penjelasannya atas mutasi, rotasi selama ini yang menurutnya sudah sesuai aturan.

” Saya tidak pernah melakukan sumpah, dan tidak pernah berbohong. Satu saja, bapak ibu bisa mengecek semua pegawai negeri sipil yang mendapatkan promosi jabatan, apakah pernah menyerahkan atau saya menjual beli jabatan. Kalau sumpah boleh, tapi tidak pernah pie terjadi. Jadi jangan mencoba mempermalukan saya apa lagi melakukan sumpah pocong itu kurang santun,” ungkap Adriani Idrus.

Dalam RDP tersebut FMB mengeluarkan lima tuntutan yang selanjutnya bisa disampaikan ke Pj Wali Kota Parepare melalui Komisi I DPRD. Kelima poin tersebut yakni, Meminta peninjauan ulang mutasi ASN diakhir jabatan Taufan Pawe.

Fokus dalam persoalan netralitas ASN, karena banyak yang nakal. Meminta agar Camat Bacukiki dan Soreang di non jobkan. Mengangkat jabatan kepala inspektur di inspektorat yang definitif. Dan
meminta agar Kepala BKPSDM sebagai pihak yang dituding membuat kegaduhan, agar di non jobkan juga.(*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *