Mutasi Akhir Jabatan, Rahman Saleh: Upaya Merusak Pj Wali Kota Parepare

Mantan anggota DPRD Kota Parepare, HA Rahman Saleh saat menyampaikan tanggapannya di RDP Komisi I DPRD Kota Parepare

PAREPARE, KILASSULAWESI– Mutasi dan rotasi akhir jabatan Taufan Pawe dinilai sebuah upaya merusak tugas yang diamanahkan kepada Penjabat Wali Kota Parepare, Akbar Ali. Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi I DPRD Kota Parepare atas tindaklanjut laporan dari masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Bahagia (FMB), Selasa, 21 November 2023.

Mantan Anggota DPRD Kota Parepare, HA Rahman Saleh dalam pertemuan itu menyampaikan, ada keanehan dengan mudahnya terjadi penyimpangan dalam aturan birokrasi. Semuanya dilabrak, dan mirisnya terjadi pembiaran oleh DPRD. “Maka kita berharap banyak DPRD juga kembali ke jalan yang benar, jangan hanya berfikir perjalanan dinas,”tegasnya.

Bacaan Lainnya

Sontak pernyataan itupun dibantah Ketua Komisi I DPRD Parepare, Rudi Najamuddin. ” Haruskah kami melaporkan apa yang telah dilakukan DPRD, fungsi saya berjalan selama ini mulai anggaran, legislasi dan fungsi pengawasan. Bahkan saya mengalami pengancaman pembunuhan karena fungsi pengawasan,” berangnya.

Di DPRD itu kolektif dan kolegial. ” Saya itu mau melabrak tapi tidak bisa keluar,”ungkapnya. Lebih lanjut, Rahman Saleh berharap agar kiranya menghentikan rekayasa dan segala pengaturan, karena kita punya negara dan pemerintahan demokrasi. “Siapa yang layak kiranya diangkat, bukan malah sebaliknya menempatkan orang yang nantinya menjadi tim pemenangan. Diangkatlah camat, lurah dengan mutasi diakhir jabatan itu sebuah borok pemerintahan. Dimana teorinya,”jelasnya.

Mutasi akhir jabatan itu memang didesain untuk merusak tugas Pj Wali Kota. ” Bayangkan ada orang (ASN-red) dimutasi untuk disiapkan sebagai perangkat membantu tugas penjabat, justru tak sesuai harapan masyarakat,”katanya.

Rahman pun mencontohkan jika dirinya menjabat penjabat dan dikandang paksa dengan mereka yang sudah dilantik. “Dimana itu etika birokrasinya dan menjadi pelajaran bagi pejabat untuk tidak petantang petenteng mengatur demi kepentingan politiknya,”jelasnya.

Sementara disisi lain sering menyuarakan profesionalisme, taat azas. Maka saat inilah, lanjut Rahman, bagaimana mengembalikan marwah pemerintahan. “Saya yakin Pj Wali Kota Parepare memiliki komitmen untuk itu. Tinggal bagaimana DPRD melakukan penguatan. Ini mungkin ekspresi hingga ada pawai bahagia dan segala macamnya. Anehnya saya malah dituding dibelakangnya, sedangkan pawai saja tidak ikut apa lagi rapat,” tegasnya.

Ia pun berharap agar DPRD memulai penguatan pada penempatan birokrasi melalui surat rekomendasi. “Saya rasa mutasi itu cacat moral dan hukum. Apa lagi jika isu jual beli jabatan atau sogok menyogok itu benar adanya. Itu tidak haram tapi masuk neraka,”tutupnya.(*)

 

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *